REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Anggaran (Banggar) DPR dan pemerintah menyepakati revisi anggaran tiga kementerian koordinator (Kemenko) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2016. Kesepakatan ini disetujui setelah Banggar menilai bahwa tiga Kemenko‎ masih bisa menjalankan program yang dipersiapkan meski ada pemotongan anggaran.

Rinciannya, anggaran Kemenko Perekonomian dipotong 10,55 persen atau sekitar Rp 42,61 miliar dari Rp 401,61 miliar pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2016 menjadi Rp 359,21 miliar pada RAPBNP. Sementara, anggaran Kemenko Kemaritiman dipotong 17,2 persen menjadi Rp 414,1 miliar. Adapun anggaran Kemenko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK)  turun dari Rp 487,37 miliar menjadi Rp 392,08 miliar.

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pihaknya telah ‎menyepakati pemotongan anggaran tersebut karena telah diintruksikan melalui instruksi Presiden No 4/2016 tentang langkah-langkah penghematan dan pemotongan belanja kementerian/lembaga dalam rangka pelaksanaan anggaran dan belanja negara 2016. Pemangkasan anggaran ini menyangkut perjalanan dinas, seminar, hasil optimalosasi perawatan perlengkapan kantor, dan jasa konsultasi.

Darmin menuturkan, dengan pemotongan anggaran ini, maka Kemenko Perekononomian bisa menyerap hingga 93 persen sampai akhir tahun. Penyerapan ini masih bisa naik karena ada sejumlah kegiatan yang belum masuk ke dalam anggaran. "‎Ini masih bisa tumbuh di atas 93 persen," ujar Darmin di gedung DPR, Jakarta, Senin (13/6).

Dia menjelaskan, pagu anggaran rencana kerja Kemenko Perekonomian tahun depan diprediksi turun. Dari anggaran Rp 395 miliar menjadi Rp 350,21 miliar‎ atau turun 2,5 persen dari RAPBN 2016.

Menteri Kemaritiman Rizal Ramli mengatakan, pihaknya telah melakukan beberapa pemotongan untuk program yang bisa ditunda atau kurang efektif. Pemotongan anggaran tersebut sebesar Rp 17,2 persen. Dia pun menegaskan pemotongan ini tidak akan mengganggu kinerja kementerian.

"Saya kira memang kondisi secara umum pemerintah memutuskan untuk mengurangi pengeluaran dari masing-masing departemen termasuk kantor menko mengurangi anggaran. Kami akan jaga tujuan-tujuan utama nggak bergeser, dan target utama tetap tercapai," ujar Rizal.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani juga tidak mempermasalahkan pemotongan anggaran tersebut. Dia mengatakan bahwa pemotongan anggaran ini tidak akan terlalu berpengaruh pada kinerja Kemenko PMK.

Adapun pagu anggaran Kemenko PMK dalam Rencana Kerja 2017 sekitar Rp 381,5 miliar turun sekitar Rp 105,8 miliar atau sekita 21,72 persen terhadap pagu anggaran 2016.