REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rapat pleno Partai Golkar memutuskan gelaran musyawarah daerah (musda) di tingkat provinsi harus selesai pada Juli 2016 mendatang. Petunjuk pelaksanaannya (juklak) sudah dimatangkan dalam pleno tersebut. Sementara di tingkat kabupaten/kota hingga kecamatan dan desa ditargetkan selesai pada September 2016.
Berkaitan dengan juklak Pilkada, terdapat hal baru yakni ditekankan untuk memberikan jalan bagi pengurus daerah melakukan kaderisasi. Meski begitu Dewan Pimpinan Pusat (DPP) masih memberikan kelonggaran. Misalnya, Ketua Golkar Daerah yang sudah dua periode masih diberi kesempatan menjabatnya pada periode ketiga.
"Itu bisa diizinkan untuk periode ketiga apabila dia punya prestasi, prestasinya terukur dalam juklak itu. Misalnya meningkatkan perolehan kursi DPR, perolehan kursi suara, Pilkada," ujar Ketua Harian Golkar Nurdin Halid dalam keterangan pers yang diterima Republika.co.id, Senin (13/6) malam.
Dalam rangka kaderisasi dan pendisiplinan partai, tidak diperkenankan calon ketua itu mempunyai garis turunan satu arah, anak-istri-suami, tidak boleh dalam satu wilayah kerja. Alasannya yakni agar ke depannya lebih bisa fokus di Golkar untuk pencapaian berbagai kegiatan daerah secara berkelanjutan. Sebab dicontohkan seorang Ketua Golkar Daerah, ternyata istri dan anaknya aktif di partai lain, dikhawatirkan gagal fokus.
"Faktornya salah satunya banyak ketua Golkar yang bupati, yang istri dan keluarganya ada dimana-mana sehingga saat Pileg dia tidak fokus untuk Golkar," terangnya.
Rapat pleno yang digelar kemarin memberikan kesempatan bagi koordinator bidang memaparkan program bertujuan mengakselerasi 100 hari program kepengurusan baru pimpinan Setya Novanto. Program 100 hari itu menyusun program kerja yang memang akan bisa dirasakan oleh masyarakat.
"Jadi program kita bukan hanya program politik, tapi program kerja yang bisa dirasakan masyarakat sehingga bisa meningkatkan elektoral partai," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika