REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas untuk membahas Kerangka Kerja Konvensi Pengendalian Tembakau atau Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Presiden menyebut, Indonesia adalah satu-satunya negara di Asia yang belum menandatangani perjanjian FCTC. Namun begitu, ia tak mau pemerintah ikut menandatangani perjanjian internasional tersebut jika hanya sekadar ikut-ikutan.
"Saya tidak ingin kita sekedar ikut-ikutan atau mengikuti tren atau karena sudah banyak negara yang ikut, kemudian kita juga lantas ikut," ucap Presiden saat mengawali rapat, di Jakarta, Selasa (14/6).
Berdasarkan catatan World Health Organization (WHO), sampai Juli 2013 ada 180 negara yang telah meratifikasi dan mengaksesi FCTC. Jumlah tersebut mewakili 90 persen populasi dunia.
Sebelum mengambil keputusan menandatangani FCTC, Presiden meminta para menteri melakukan kajian mendalam dengan memerhatikan kepentingan nasional. Ia memberikan penekanan pada aspek gangguan kesehatan dan masa depan generasi muda.
Presiden juga meminta agar kebijakan yang nanti diambil harus ikut mempertimbangkan nasib para petani dan buruh tembakau. Sebab, kata dia, industri rokok di Indonesia melibatkan banyak rakyat kecil.
"Solusi yang diambil harus betul-betul komprehensif dan melihat dari seluruh aspek," ujar Jokowi.