REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IV DPR Mahfudz Siddiq menilai, peningkatan pengamanan lautan dari pencuri ikan yang direncanakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti merupakan langkah yang baik, namun menggunakan satelit lebih efisien dibanding pesawat patroli.
"Ini program nekad. Persoalannya apakah Kemenkeu meloloskan program multiyears seperti ini?," katanya kepada pers di Jakarta, Rabu (14/6).
Mahfudz Siddiq meminta Susi Pudjiastuti untuk mengkaji lebih mendalam rencana tersebut mengingat biaya pembelian, perawatan dan operasional enam pesawat patroli sangat besar. Daripada membeli pesawat pengintai atau patroli, kata dia, lebih efisien menyewa satelit dan anggaran yang ada untuk program peningkatan pemberdayaan nelayan.
"Menteri melarang nelayan menggunakan jenis pukat tertentu, nah bantuan untuk nelayan harus ditingkatkan agar bisa memiliki jenis pukat yang diizinkan," katanya. Untuk tugas pengamanan laut dari pencurian ikan menggunakan teknologi satelit lebih efisien karena satelit juga bisa untuk mendeteksi pergerakan kapal laut, bahkan bisa diketahui ciri-ciri kapal seperti jenis dan nama kapal.
"Jadi kalau mau surveilence tidak harus dengan pesawat yang biayanya tinggi sekali," kata politisi PKS ini.
Selain itu, Mahfudz khawatir jika program pengadaan pesawat pengintai tersebut direalisasikan maka akan timbul lagi tumpang tindih dengan lembaga lainnya seperti Badan Keamanan Laut atau Bakamla yang memang memiliki tugas seperti halnya "coast guard" di negara-negara lainnya.
Mahfudz yang sebelumnya Ketua Komisi I DPR mengatakan, biaya menyewa satelit lebih efisien dibanding pengadaan dan operasional enam pesawat. "Dengan teknologi satelit, kalau kemudian memang ada kapal-kapal pencuri ikan yang terdeteksi, maka hal itu bisa dikoordinasikan dengan Angkatan Laut, Polair atau Bakamla," katanya.
Sebelumnya, dalam rapat kerja di Komisi IV DPR, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengemukakan niatnya untuk membeli enam pesawat pengintai dan satu kapal sejenis kapal induk. Hal ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan di laut. Kapal induk tersebut juga akan didesain untuk memiliki beberapa fungsi guna menunjang kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dengan adanya kapal ini pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan stafnya bisa berada di lautan untuk menjalankan tugasnya.
"Kapal markas (induk) ini bisa berkeliling ke daerah-daerah melakukan bakti sosial, pengobatan ataupun demo pemberdayaan nelayan," kata Susi saat Rapat Kerja dengan Komisi IV di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (14/6).
Ikuti Whatsapp Channel Republika