REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap Asosiasi Kontraktor Mekanikal dan Elektrikal Indonesia (AKLI) dan Asosiasi Profesionalis Elektrikal Indonesia (APEI) terlibat dalam proyek kelistrikan 35 ribu megawatt (MW).

"Saya akan senang sekali kalau yang 35.000 MW ini semua anggota AKLI dan APEI semua terlibat dalam proyeknya, kalau semua rampung, dalam mendistribusikannya ke industri, hotel, hingga rumah tangga," kata Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta, Rabu (15/6).

Pada kesempatan itu, Presiden menerima 134 anggota dan Dewan Pengurus Pusat AKLI & Pengurus Pusat APEI. Presiden mengatakan, pihak yang bisa melakukan dengan baik tidak lain adalah para pelaku usaha yang terjun langsung di lapangan yakni anggota AKLI dan APEI. "Tidak mungkin PLN mau sambung sendiri satu-satu," katanya.

Sama halnya dengan bidang lainnya, sektor ketenagalistrikan, menurut Presiden, juga sampai saat ini terkendala problem bidang investasi selain juga masalah perizinan yang diakuinya ruwet dan bertele-tele.

Oleh karena itu, Presiden menegaskan akan memangkas perizinan sekaligus menghapus perda-perda yang memang menghambat investasi. Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi menyampaikan program pemerintah dalam bidang kelistrikan yakni proyek 35 ribu MW untuk pembangkit dan transmisi 46 ribu km dalam lima tahun.

"Ini harus kita isi secepatnya kalau kita ingin industri berkembang, usaha kecil, usaha menengah di kampung di desa-desa semua ikut berkembang, kemudian anak-anak kita di kabupaten-kota dan desa bisa belajar di malam hari," katanya.

Ketua Umum AKLI Puji Muhardi mengatakan 80 persen anggotanya merupakan pelaku UMKM dengan badan hukum mayoritas CV dan menjadi ujung tombak tenaga kelistrikan di wilayah pedesaan. "Sebagian besar anggota kami tidak mampu mengurus izin usaha karena harus berubah menjadi PT dan harus punya tenaga kerja dengan standar kompetensi. Kami perlu penyederhanaan usaha dan sertifikasi tenaga kerja baik untuk badan usaha maupun profesi," katanya disampaikan langsung di hadapan Presiden.

Pihaknya juga menganggap betapa tumpang tindihnya perizinan usaha ketenagalistrikan dan usaha jasa konstruksi. Untuk itu, pihaknya mengusulkan kepada pemerintah terkait perbaikan layanan publik terutama dalam hal perizinan usaha, pengintegrasian layanan kelistrikan, dan menyediakan paket-paket pekerjaan sebanyak-banyaknya bagi pelaku UMKM kelistrikan, dan memprioritaskan usaha kecil instalatur setempat untuk pedesaan dan pekerjaan sederhana.

Ikuti Whatsapp Channel Republika