REPUBLIKA.CO.ID,YERUSALEM -- Pemerintah kota praja Israel pada Rabu (15/6) mensahkan pembangunan gedung permukiman tiga-lantai buat pemukim Yahudi di wilayah permukiman Palestina di Yerusalem Timur.

Ratusan orang Yahudi, yang bersenjata atau dilindungi oleh pasukan keamanan Israel, sudah tinggal di antara 50 ribu orang Palestina di Permukiman Silwan. Kelompok pro-pemukim telah berusaha memperoleh kembali harta di sana yang pernah menjadi milik orang Yahudi pada Abad XIX. Wasel Abu Yousef, anggota senior Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), mengutuk keputusan Pemerintah Kota Praja Jerusalem tersebut.

"Pemerintah ini bergerak maju untuk menerapkan programnya guna membawa pemukim Yahudi dan memukimkan mereka di tempat warga Palestina untuk mengubah kondisi demografik di Kota Suci," kata Abu Yousef kepada Reuters.

Israel merebut Jerusalem Timur dalam Perang Timur Tengah 1967 dan menganggap seluruh Yerusalem sebagai "ibu kotanya yang tak terpisahkan", klaim yang tak mendapat pengakuan internasional.

Rakyat Palestina ingin Yerusalem Timur menjadi Ibu Kota negara yang mereka ingin dirikan di wilayah pendudukan Tepi Barat Sungai Jordan dan Jalur Gaza, dan khawatir permukiman Yahudi akan menghalangi mereka memiliki negara yang layak.

Kelompok anti-permukiman Yahudi, Peace Now, mengatakan rakyat Palestina yang tinggal di dekat lokasi tersebut, akan mengajukan banding terhadap tindakan pemerintah kota praja. Wilayah itu sebelumnya dikelola oleh satu badan pemerintah Israel yang menjualnya kepada pemukim.

Di dalam satu pernyataan setelah izin pembangunan dikeluarkan, Pemerintah Kota Praja Yerusalem menyatakan kota tersebut "bersatu dan setiap warga dapat hidup di mana pun ia suka". Amerika Serikat dan banyak negara lain telah mendesak Israel agar tidak memperluas permukiman Yahudi di tanah orang Palestina ingin mendirikan negara. Dengan mengutip hubungan agama dan sejarah, dan kebutuhan akan keamanan, Israel menyatakan bermaksud mempertahankan seluruh Yerusalem dan beberapa bagian Tepi Barat dalam setiap kesepakatan perdamaian pada masa depan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika