Jumat 17 Jun 2016 14:03 WIB

Menkop Paparkan Kebijakan UKM RI di Markas PBB

Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga pada launcing Gadget Application Mobile for License (Gampil) di Balai Kota Bandung, Kamis (25/2).
Foto: Republika/Edi Yusuf
Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga pada launcing Gadget Application Mobile for License (Gampil) di Balai Kota Bandung, Kamis (25/2).

REPUBLIKA.CO.ID,  NEW YORK -- Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga memaparkan kebijakan pemerintah Indonesia dalam mengembangkan UKM di markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat, Kamis (16/6)  dalam pertemuan International Council for Small Business (ICSB). Puspayoga menyampaikan pidato bersama tujuh menteri UKM  dari Amerika Serikat, Mesir, Selandia Baru, Korea, Argentina dan Kuwait. 

 

Sebelum menyampaikan pidato, Puspyoga mendapat penghargaan ICSB Presidential Award karena dinilai berhasil mengembangkan human enterprenership di Indonesa,  penghargaan diserahkan oleh Prof. Ki-Chan Kim, President of ICSB.  Selain itu, Puspyoga juga menandatangani MoU dengan Menteri UKM Korea Joo Young-Sup tentang Kerjasama Teknik di Bidang Pengembangan Koperasi dan UKM.

 

Dalam pidato berjudul The Role of Government in Increasing Sustainability of SMEs, Puspayoga menyampaikan jumlah UKM di Indonesia mencapai lebih 57 juta unit usaha atau 99 persen dari total unit usaha di Indonesia. UKM menyumbang 58 persen terhadap PDB dan menyediakan lapangan kerja 97,3 persen.

 

Dia menegaskan pemerintah Indonesia memberikan perhatian khusus kepada UKM karena terbukti tidak hanya sebagai mesin pertumbuhan ekonomi tapi juga penciptaan lapangan kerja. “Kami memiliki pengalaman yang bagus terkait UKM ketika terjadinya penurunan ekonomi pada periode 1997 - 1998. Pertumbuhan ekonomi minus 13,6 persen, tapi karena UKM perlahan pertumbuhan ekonomi dapat mencapai 4 persen dalam dua tahun,” kata Puspayoga dalam rilis yang diterima Republika.co.id, Jumat (17/6).

 

Berdasarkan pengalaman tersebut, pemerintah Indonesia sangat menyadari pentingnya UKM dan kemudian memberikan kebijakan khusus untuk mendorong pengembangan UKM. Dia menegaskan pemerintah Indonesia tidak hanya mendorong pengembangan  UKM tapi juga meningkatkan kapasitasnya  menghadapi globalisasi.

 

“Pemerintah Indonesia membuat sejumlah kebijakan dan program khususnya debirokratisasi dan deregulasi untuk memberikan lingkungan bisnis yang kondusif. Melalui sejumlah regulasi, kemudahan berbisnis di Indonesia ditingkatkan,” paparnya. Menkop juga mengundang negara anggota ICSB untuk berinvestasi  di Indonesia Dikemukakan, sejumlah potensi investasi sangat prospektif diantaranya infrastruktur, energi, pariwisata dan kelautan.

 

Puspayoga kemudian menjelaskan sejumlah program yang dilakukan , yakni One Village One Product, penumbuhan dan pengembangan kewirausahaan, kemitraan strategis dan promosi ke pasar internasional.Disamping itu, Menkop menyampaikan keseriusan pemerintah Indonesia menyediakan dukungan pembiayaan bagai UKM. Ia mengemukakan, pemerintah Indonesia menyediakan kredit dengan bungan hanya 0,2 persen per bulan.

 

“Pembiayaan ini khusus didedikasikan untuk stimulus bagi UKM, khususnya meningkatkan lapangan kerja dan berorientasi ekspor,” lanjutnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement