REPUBLIKA.CO.ID,BATANG -- Presiden Joko Widodo menyatakan persoalan utama dalam proses pembangunan jalan tol adalah masalah pembebasan lahan milik masyarakat.
"Seharusnya sudah bisa berjalan (pelaksanaan pembangunan jalan tol) tetapi stop (berhenti) karena proses pembebasan lahan," kata Presiden saat acara Ground Breaking Ruas Tol Pemalang-Batang dan Batang-Semarang di Batang, Jawa Tengah, Jumat (17/6).
Menurut Presiden, dengan berhentinya proses pelaksanaan pembangunan jalan tol mengakibatkan biaya juga tinggi karena harga tanah akan naik berlipat kali. "Saat ini, harga tanah sudah ada yang berlipat 10 kali hingga 20 kali karena terlambatnya pembangunan jalan tol. Oleh sebab itu, Alhamdulillah saat ini sudah dimulai lagi," katanya.
Ia mengatakan selain hambatan kenaikan harga pembebasan lahan, terlambatnya pembangunan jalan tol juga berdampak pada biaya konstruksi yang lebih mahal lagi. "Kendati demikian, pembangunan akan kita kejar terus agar cost lebih murah dan efisien. Masalah pembebasan lahan memang terjadi pada pelaksanaan tol trans Jawa," katanya.
Presiden menegaskan pembangunan tol trans Jawa ini ditargetkan selesai akhir 2018. "Asal pembebasan lahan rampung maka konstruksi akan cepat sekali," katanya. Presiden berpesan pada semua pihak agar tidak saling berdebat dalam membahas proses pembebasan lahan sehingga pembangunan tol cepat selesai atau pun konstruksinya bisa dimulai. "Saya titip masyarakat diajak bicara dalam pembebasan lahan bahwa jalan itu untuk kepentingan juta orang bukan untuk saya, menteri atau pun yang lain," katanya.
Ia mengatakan jika proses pembangunan jalan tol terus terhambat maka Indonesia akan kalah bersaing dengan negara lain. "Oleh karena itu, betapa pentingnya fungsi jalan ini. Persaingan antara negara sudah terbuka dan ketat sehingga masalah sarana jalan menjadi hal utama," katanya.
Usai meresmikan peletakan batu pertama Ruas Tol Pemalang-Batang dan Batang-Semarang, Presiden Jokowi melakukan shalat Jumat di Masjid Agung Kabupaten Batang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika