Sabtu 18 Jun 2016 10:07 WIB

Pencalonan Kapolri Rawan Polemik, UU Polri Perlu Direvisi?

Rep: c36/ Red: Muhammad Subarkah
Kepala BNPT Irjen Pol Tito Karnavian (kiri), Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Moechgiyarto (kedua kiri), Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Jodie Rooseti (tengah), Widyaiswara Sespim Polri Lemdikpol Brigjen Pol DB Hermawan (kedua kanan), dan Kapolda Riau Brigjen Pol
Foto: Antara/Hafidz Mubarak A.
Kepala BNPT Irjen Pol Tito Karnavian (kiri), Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Moechgiyarto (kedua kiri), Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Jodie Rooseti (tengah), Widyaiswara Sespim Polri Lemdikpol Brigjen Pol DB Hermawan (kedua kanan), dan Kapolda Riau Brigjen Pol

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Ketua Perhimpunan Magister Hukum Indonesia (PHMI), Fadli Nasution, menilai keberadaan pasal 11 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menimbulkan peluang polemik saat pencalonan Kapolri. Pihaknya menyarankan adanya revisi terkait pasal tersebut.

"Pasal 11 ayat 5 menyatakan dalam keadaan mendesak Presiden bisa memberhentikan sementara Kapolri dan mengangkat Pelaksana Tugas Harian Kapolri yang selanjutnya meminta persetujuan DPR. UU tidak mensyaratkan Presiden untuk menjelaskan alasannya saat pemilihan Kapolri," ungkap Fadli saat diskusi bertajuk 'Kapolri Pilihan Jokowi' di Jakarta, Jumat (17/6).

Karena itulah, lanjut dia, posisi Kapolri berpotensi menjadi jabatan yang bersifat politis. Sebab, berbagai pihak, termasuk DPR dan publik, membicarakan hal tersebut.

Menurut Fadli, idealnya, Presiden yang memiliki wewenang untuk mencalonkan nama Kapolri menjelaskan latar belakang pilihannya. Dalam konteks pencalonan Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Tito Karnavian, Presiden Joko Widodo mestinya memberikan alasan dan pertimbangan yang jelas.

"Saran saya, ada revisi pada UU Polri sehingga tidak perlu ada lagi persetujuan DPR, supaya tidak memicu polemik. Persetujuan semacam ini pun berpeluang tarik-menarik kepentingan antara eksekutif dengan legislatif," tutur Fadli.

Dia menyarankan, Kapolri dipilih langsung dan dilantik bersama dengan kabinet di awal masa jabatan Presiden. Pemilihan Kapolri, kata dia, seluruhnya nenjadi hak istimewa Presiden.

Fadli menambahkan, meski dipilih langsung, masa jabatan Kapolri tidak boleh melebihi usianya. Kapolri juga dapat diberhentikan kapan pun seperti halnya jabatan menteri.

Pencalonan Tito Karnavian sebagai Kapolri mengemuka setelah Ketua DPR RI Ade Komarudin, mengungkaxpkan permintaan Presiden Joko Widodo, Selasa (15/6) lalu. Dalam surat kepada DPR, Presiden mengajukan Tito sebagai calon tunggal Kapolri.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Advertisement
Yuk Ngaji Hari Ini
يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ كَمَآ اَخْرَجَ اَبَوَيْكُمْ مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْاٰتِهِمَا ۗاِنَّهٗ يَرٰىكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهٗ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْۗ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيٰطِيْنَ اَوْلِيَاۤءَ لِلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ
Wahai anak cucu Adam! Janganlah sampai kamu tertipu oleh setan sebagaimana halnya dia (setan) telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga, dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya Kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman.

(QS. Al-A'raf ayat 27)

Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement