Ahad 19 Jun 2016 08:30 WIB

Pemerintah Harusnya Punya Satelit Sendiri untuk Jaga Kedaulatan

Satelit bernama BRISat ini meluncur menuju orbit geostasioner di slot 150,5° BT yang berada di atas langit Papua sejak Ahad (19/6).
Foto: Antara
Satelit bernama BRISat ini meluncur menuju orbit geostasioner di slot 150,5° BT yang berada di atas langit Papua sejak Ahad (19/6).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peluncuran satelit BRI dinilai sebagai langkah tepat di masa perang informasi seperti sekarang. Pemerintah seharusnya juga punya satelit sendiri untuk menjaga kedaulatan.

Setelah beberapa kali tertunda, akhirnya satelit BRI (Bank Rakyat Indonesia) diluncurkan Sabtu (18/6) sore, waktu Guyana Prancis, Amerika Selatan atau Ahad (19/6) pukul 05.00 WIB. Satelit yang dinamai BRIsat ini menghabiskan dana lebih dari Rp 3 triliun. BRI mengklaim bisa berhemat Rp 200 miliar per tahun. Bahkan satelitnya akan digunakan oleh Kementerian Pertahanan.

Pakar keamanan siber Pratama Persadha menjelaskan pemerintah harus berani membangun satelit sendiri. Manfaatnya jauh lebih besar, dibanding dengan biaya yang dikeluarkan. Banyak pekerjaan yang memerlukan satelit khusus milik pemerintah, tanpa campur tangan kepemilikan swasta apalagi asing.

“Bisa dibayangkan, jadi selama ini pemerintah harus menyewa satelit yang jelas dimiliki asing. Tak ada jaminan informasi yang diperlukan kementerian, juga malah dimiliki asing. Ini jelas menganggu kedaulatan informasi kita," katanya.

peluncuran BRISat ini juga menjadi pukulan bagi pemerintah. Sebab, fungsinya yang sangat strategis, negara harus memiliki satelit sendiri. Baik untuk ekonomi, politik dan terutama untuk pertahanan.

Pratama mengingatkan bahwa saat ini sudah berlangsung perang informasi. Negara-negara tanpa perangkat dan senjata informasi yang mumpuni jelas menjadi santapan negara lain. Dia berharap Indonesia tidak hanya bisa memiliki satelit sendiri, namun juga bisa mempunyai stasiun operator satelit sendiri seperti negara-negara besar lainnya.

BRISat dinilai Pratama sebagai langkah maju. Sebab, sudah lama Indonesia praktis tidak memiliki satelit sendiri, walau kali ini dimiliki oleh BUMN.

“Kita apresiasi langkah strategis BRI. Dalam jangka panjang, satelit BRIsat ini pastinya tidak hanya untuk bisnis, tapi juga mendukung program pemerintah, utamanya dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara," kata dia, Ahad (19/6).

Selain Kementerian Pertahanan, BRI menyebut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan akan ikut menggunakan BRIsat.

“Tentu publik berharap besar pada BRIsat, apalagi BRI menjadi satu-satunya bank di dunia yang mempunyai satelit sendiri,” ujar Chairman lembaga riset keamanan siber Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) ini.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement