REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- ‎Kementerian Keuangan mengungkapkan penerimaan negara akan naik menjadi Rp 51,7 triliun dalam APBN Perubahan 2016. Hal itu diungkapkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam rapat bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), serta Bank Indonesia (BI), dan Panitia Kerja (Panja) A di Badan Anggaran (Banggar) DPR, Selasa (21/6).‎ Dari pemaparan ini, pemerintah dan Panja A menyetujui masukan dari pemerintah mengenai asumsi makro ekonomi.

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro‎ mengatakan, secara umum dari hasil koodinasi sebelumnya dengan Panja A dalan rancangan APBN perubahan (RAPBNP) 2016, maka pemerintah mengasumsikan akan ada pendapatan negara yang meningkat Rp 51,7 triliun. Pendapatan ini berasal dari peningkatan perpajakan Rp 12,1 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sekitar Rp 39,7 triliun.

"Untuk PBNP kenaikannya disumbang oleh penerimaan migas Rp 42 triliun. Namun PNBP lainnya turun sekitar Rp 700 miliar‎ karena ada penurunan di sisi Polri. Jadi secara total penerimaan naik Rp 51,7 triliun," ujar Bambang, Selasa (21/6).

Dalam asumsi makro ekonomi Bambang menjelaskan pihaknya mengasumsikan bahwa pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen atau turun 5,3 persen dari RAPBNP 2016. ‎ Sedangkan nilai tukar rupiah dipatok dalam asumsi makro di postur APBNP pada Rp 13.500 per dolar AS atau lebih rendah dari asumsi makro APBN 2016 sebesar Rp 13.900 per dolar AS. Untuk inflasi turun menjadi empat persen dari asumsi makro APBN 2016 sebesar 4,7 persen.