REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi I DPR, Hanafi Rais mengatakan, Komisi I menolak pengajuan anggaran Kementerian Pertahanan-TNI tahun anggaran 2017 sebesar Rp 104-107 triliun. Alasannya, pagu yang diajukan jauh di bawah yang dijanjikan pemerintah.

"Janji pemerintah mengusahakan (anggaran Kemhan-TNI) 1,5 persen dari PDB, karena itu pagu yang diajukan jangan jauh dari yang dijanjikan sehingga ketika pengajuannya kami tolak dahulu," katanya di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa (21/6).

Dia menjelaskan, kalau 1,5 persen dari PDB, anggarannya seharusnya sekitar Rp 180-200 triliun. Menurut dia, kalau anggarannya 1,5 persen dari PDB, maka koordinasi, alutsista, kesejahteraan TNI, perumahan, dan fungsi-fungsi lainnya dapat dipenuhi.

"40 persen untuk belanja rutin, 20 persen lebih sedikit untuk belanja barang dan sisanya belanja modal," ujarnya.

Hanafi mengatakan, pemerintah mengklaim tidak bisa memenuhi 1,5 persen dari PDB karena alasan ekonomi. Namun menurut dia, anggaran TNI tidak bisa diperlakukan sama dengan kementerian/lembaga lain karena TNI merupakan tulang punggung negara dalam menjaga kedaulatan negara.

"Karena itu dalam penganggarannya ada termin khusus dari sisi politik anggaran, terutama dari pihak Kemenkeu dan Bappenas," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika