REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Pakar keamanan siber, Pratama Dahlian Persadha menilai keberadaan Badan Cyber Nasional (BCN) sangat urgen dan diperlukan oleh Indonesia. Menurutnya jika dibandingkan dengan negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura, Indonesia masih tertinggal.
"Singapura, misalnya, sudah mempunyai BCN sejak 2009. Bandingkan pula dengan Amerika Serikat, yang setiap urusan keamanan siber mempunyai akses langsung kepada Presiden Obama," katanya, Rabu (22/6).
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) menegaskan bahwa Indonesia bukan seperti negara kecil di Eropa yang wilayahnya tidak luas, hanya daratan dan monoetnis.
"Banyak data strategis, rahasia, dan bahkan masuk kategori rahasia negara yang wajib diamankan untuk menjaga kemajemukan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," ujarnya.
Kini, data tersebut mulai terdistribusi dan tersimpan secara digital. Bila tidak mendapat pengamanan yang layak, kata Pratama, jelas berbalik menjadi ancaman.
Namun, menurutnya sebenarnya tugas BCN kelak jauh lebih besar daripada sekadar mengamankan data.
Pratama menjelaskan, tugas utama BCN adalah mengamankan wilayah siber (cyberspace) Indonesia. Pria kelahiran Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, itu mengibaratkan BCN angkatan bersenjata di dunia maya.
"Bisa dibayangkan, betapa masyarakat kini sangat bergantung pada internet untuk berkomunikasi, tukar informasi, berbelanja, menggunakan moda transportasi, dan banyak lagi. Bila masyarakat tidak mendapatkan pemangaman yang layak, bisa terjadi kerugian luar biasa," katanya.
Belum lagi, lanjut dia, infrastruktur strategis, seperti gudang persenjataan, lokasi militer, kesehatan, pendidikan, dan dunia perbankan, tentu akan sulit bila hanya dijalankan oleh satu lembaga saja.
Ikuti Whatsapp Channel Republika