REPUBLIKA.CO.ID,BOGOR --  Wakil Presiden Jusuf Kalla menyarankan Kementerian Kelautan dan Perikanan agar tidak membeli pesawat patroli untuk meningkatkan pengawasan wilayah perairan Indonesia.

"Katakanlah KKP mau beli pesawat. Sudah enggak usah beli pesawat. Pakai data (satelit) ini," ujarnya seusai memantau peluncuran satelit LAPAN A-3 di gedung pertemuan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional di Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/6).

Satelit generasi ketiga seberat 115 kilogram buatan LAPAN yang diluncurkan dari Sriharikota, India, pada pukul 10.55 WIB tersebut, membawa misi penginderaan jauh eksperimental guna memantau sumberdaya pangan, mampu mengidentifikasi tutupan dan penggunaan lahan serta pemantauan lingkungan. Satelit bermuatan penginderaan jauh itu juga bisa memberikan informasi data untuk memantau pergerakan kapal yang ditampilkan dalam gambar klaster. 

Wapres justru menyarankan KKP membeli pesawat nirawak atau drone daripada membeli pesawat patroli.

"Karena kalau satu pesawat (biaya) terbangnya minimum 3.000 dolar AS per jam. Kalau ini (drone) biaya terbangnya barang kali 50 dolar AS per jam. Lebih murah gitu kan? Dan bisa kapan saja dipergunakan," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengajukan permohonan perubahan anggaran kementeriannya yang di dalamnya tercantum rencana pembelian pesawat patroli dan kapal induk.

Pembelian pesawat dan kapal awalnya dianggarkan Rp900 miliar. Namun, belakangan Menteri Susi menyebut angka sekitar Rp500 miliar lebih.

Ikuti Whatsapp Channel Republika