REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Wakil Ketua Fraksi PDI-P DPRD NTB, Ruslan Turmuzi mengatakan para anggota dewan menginginkan adanya kenaikan tunjangan perumahan pada APBD-Perubahan 2016 yang akan segera dibahas.

"Kami minta agar dinaikkan (tunjangan perumahan). Ini baru saya yang bicara tapi semua dewan sudah setuju agar dinaikkan," ujarnya kepada wartawan di Mataram, Rabu (22/6).

Ia mengklaim kenaikan tunjangan perumahan dewan bagian dari sinergitas Pemerintah Provinsi dengan lembaga legislatif. Sehingga masing-masing lembaga bisa saling memahami kebutuhannya.

"Pemprov jangan hanya bicara pembangunan saja, ini demi kinerja dewan ke depan yang lebih baik. Jangan sampai masalah ini setiap tahun dibicarakan," ungkapnya.

Terpisah, Kepala BPKAD Provinsi NTB, Supran mengaku akan menaikkan tunjangan perumahan dewan apabila hasil kajian yang dilakukan memang memberikan kesimpulan itu yang terbaik. "Kita akan lihat berdasarkan hasil kajian nanti, Kita akan naikkan tunjangan perumahan kalau memang itu yang terbaik," katanya.

Menurutnya, Pemprov NTB telah melakukan studi banding ke Yogyakarta guna  memperkuat kajian secara menyeluruh dan mendalam. Selain itu, sudah dibentuk tim Independent untuk melakukan survei dan kajian terkait tunjangan ideal bagi perumahan dewan.

Dirinya menuturkan, hasil kajiannya nanti akan diambil kesimpulan untuk mengabulkan atau tidak permintaan anggota DPRD tersebut. "Minggu depan kita sudah tahu hasilnya, apakah akan kita naikkan atau tidak," ungkapnya.