REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo akan mengunjungi perairan Natuna pada Kamis (23/6), besok. Kunjungan tersebut dilakukan Presiden setelah hubungan Indonesia dan Cina kembali memanas karena perselisihan batas perairan kedua negara, yakni antara perairan Natuna dengan Laut Cina Selatan.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, lewat kunjungan ini pemerintah ingin memberi pesan bahwa Indonesia akan menjungjung tinggi kedaulatan negara. "Natuna adalah wilayah NKRI. Itu sudah final. Sebagai seorang kepala pemerintahan dan kepala negara, Presiden ingin memastikan bahwa Natuna adalah bagian dari kedaulatan RI," ujarnya di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (22/6).

Dalam kunjungan ke Natuna, sambung Pramono, Presiden akan didampingi Menko Polhukam, Menteri Luar Negeri, Panglima TNI, dan empat kepala staf TNI.

Berbicara terpisah, Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan belum mau berkomentar banyak soal konflik batas perairan dengan Cina. Pemerintah, kata dia, baru akan berbicara setelah meninjau langsung kondisi di Natuna. "Presiden sampaikan setelah ninjau kita akan berikan keterangan di sana," ucap Luhut.

Seperti diketahui, Cina menyebut bahwa TNI AL telah melakukan penembakan pada kapal nelayan mereka. Pemerintah Cina secara resmi telah melayangkan surat protesnya atas insiden yang mereka klaim terjadi di zona penangkapan ikan tradisional (traditional fishing zone) Cina.

Sementara itu, Indonesia sendiri berkeyakinan nelayan Cina telah mencuri ikan di perairan Indonesia. Pemerintah menolak mengakui adanya zona tangkap tradisional seperti yang disebut Negeri Tirai Bambu tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika