REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diduga masih memiliki sejumlah program penggusuran warga beberapa waktu ke depan. Menurut catatan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, ada ratusan lokasi yang rawan penggusuran di seluruh wilayah Jakarta sepanjang tahun ini.
"Ada 325 lokasi yang terancam menjadi korban penggusuran paksa oleh Pemprov DKI Jakarta sepanjang 2016," tutur peneliti dari LBH Jakarta, Yunita kepada Republika.co.id, Rabu (22/6).
Ia memaparkan, daerah yang rawan penggusuran itu tersebar di lima wilayah Jakarta. Perinciannya adalah 55 lokasi berada di Jakarta Barat, 54 lokasi di Jakarta Utara, 57 lokasi di Jakarta Pusat, 77 lokasi di Jakarta Selatan, dan 82 lokasi di Jakarta Timur.
Yunita mengatakan, data tentang jumlah dan lokasi penggusuran tersebut bersumber dari APBD DKI Jakarta 2016. Adapun objek yang menjadi sasaran program penertiban tersebut cukup variatif, seperti permukiman warga, pedagang kaki lima (PKL), hingga rumah-rumah yang berada di sepanjang bantaran sungai.
Dia memprediksi, angka penggusuran bakal cenderung meningkat menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun ini. "Saat ini kami masih mengumpulkan data mengenai berapa lokasi yang sudah dieksekusi oleh Pemda DKI dan berapa yang belum. Tapi kami memperkirakan penggusuran tahun ini akan lebih banyak dari tahun lalu," ucapnya.
Ia menambahkan, selama berada di bawah kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Pemprov DKI Jakarta sudah berulang kali melakukan penggusuran paksa terhadap warga. Menurut catatan LBH Jakarta, ada 113 kasus penggusuran yang terjadi di Ibu Kota sepanjang 2015.
Penggusuran paksa tahun lalu paling banyak terjadi di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Utara yang masing-masing berjumlah 31 kasus. Selanjutnya, disusul Jakarta Pusat sebanyak 23 kasus. Posisi berikutnya ditempati oleh Jakarta Barat dan Selatan, masing-masing berjumlah 14 kasus.
"Jumlah korban yang terdampak oleh semua penggusuran pada 2015 mencapai 8.145 kepala keluarga (KK) dan 6.283 unit usaha," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika