REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Kemaritiman akan menahan semua pembangunan di kawasan Pulau Komodo sebagai bagian dari program pengembangan Labuan Bajo, Flores, yang masuk 10 destinasi wisata prioritas.
"Sebagian lokasi di wilayah ini (Pulau Komodo) harus kita conserve (lindungi) dengan baik. Pulau Komodo akan kami tahan dari pembangunan apa pun," kata Tenaga Ahli Menteri Bidang Pengembangan Regional Kemenko Kemaritiman Bambang Susanto Priyohadi dalam diskusi di Jakarta, Kamis (23/6).
Sebagai pihak yang memimpin pengembangan 10 destinasi wisata prioritas, Kemenko Kemaritiman sedang menyusun rencana pengembangan wisata Labuan Bajo serta menyusun rancangan peraturan presiden pembentukan badan otorita di kawasan Flores, NTT, itu.
Bambang menjelaskan, pembangunan di kawasan wisata harus dijaga agar tetap mempertimbangkan aspek lingkungan. Pasalnya, pembangunan di kawasan wisata dikhawatirkan mengancam kelangsungan hidup komodo yang menjadi daya tarik utama wisata.
"Kami akan atur, batasi, agar pembangunan dilakukan di luar Pulau Komodo. Ini untuk menjaga agar kehidupan komodo yang berdampingan dengan masyarakat lokal tetap terjaga baik. Kami akan perbolehkan pembangunan hanya untuk memperbaiki rumah-rumah di desa tradisional di Pulau Komodo," jelasnya.
Di sisi lain, lanjut Bambang, pihaknya akan membatasi jumlah pengunjung ke Pulau Komodo agar tidak mengganggu populasi komodo di pulau tersebut. Lebih lanjut, pihaknya juga menyoroti pertumbuhan penduduk yang tinggi di kawasan pulau-pulau konservasi di sekitar Labuan Bajo.
"Misalnya dari tiga pulau besar konservasi, pertumbuhannya di atas 30 persen. Penduduk ini rata-rata datang dari wilayah lain seperti Bima. Tapi jika jumlah penduduk di sana terlalu besar, ini bisa bahaya untuk fungsi perlindungan satwa," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika