Kamis 23 Jun 2016 18:56 WIB

Keluarga tak Terima Pembunuh Salim Kancil Hanya Divonis 20 Tahun

Rep: Binti Sholikah/ Red: Teguh Firmansyah
Polisi mengawal terdakwa kasus pembunuhan aktivis tambang pasir Lumajang Salim Kancil dan penganiayaan Tosan, Kepala Desa Selok Awar-Awar (non aktif) Hariyono (kedua kiri) dan Mad Dasir (kiri) usai mengikuti sidang putusan di Pengadilan Negeri Surabaya.
Foto: Antara/Didik Suhartono
Polisi mengawal terdakwa kasus pembunuhan aktivis tambang pasir Lumajang Salim Kancil dan penganiayaan Tosan, Kepala Desa Selok Awar-Awar (non aktif) Hariyono (kedua kiri) dan Mad Dasir (kiri) usai mengikuti sidang putusan di Pengadilan Negeri Surabaya.

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Sidang kasus pembunuhan aktivis tambang ilegal di Desa Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Lumajang, Jawa Timur, Salim Kacil dan pengeroyokan Tosan, memasuki babak akhir. Terdakwa Haryono (44) dan Mat Dasir (66) divonis hukuman masing-masing 20 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya.

Putusan Majelis Hakim tersebut membuat istri Salim Kancil, Tijah, dan rekannya, Tosan, kecewa. Tijah menilai putusan Majelis Hakim tersebut tidak sesuai dengan perlakuan terdakwa terhadap Salim Kancil.

Dia berharap jaksa penuntut umum melakukan banding atas putusan majelis hakim tersebut. Sebab, menurut Tijah, pembunuhan tersebut telah direncanakan sejak beberapa bulan sebelumnya. Bahkan rencana pembunuhan tersebut telah diketahui oleh keluarga Salim Kancil dan warga setempat. “Saya kecewa sekali. Suami saya mati, saya tidak terima kalau cuma dihukum 20 tahun,” kata Tijah.

Direktur Walhi Jawa Timur yang juga Tim Advokasi Salim Kancil, Rere Christanto, menyatakan sejak awal sudah memprediksi putusan hakim akan lebih ringan dari tuntutan jaksa. Ia menilai dalam proses persidangan terdapat beberapa pelanggaran, seperti sidang berlarut-larut dan beberapa kali dibatalkan.

Baca juga, Ini Kronologi Pembunuhan Sadis Salim Kancil. 

Selain itu, ia menilai saksi yang dihadirkan dalam sidang kurang berkompeten karena tidak bisa memverifikasi bukti. Serta orang-orang yang disebutkan di pengadilan telah menerima aliran dana pertambangan tidak dikonfirmasi ulang.

“Kami akan melakukan seluruh proses ini, kami akan beberkan seluruh proses kejanggalan dan kecurangan persidangan ini ke Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung,” ujar Rere.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement