REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Kasus peredaran vaksin palsu kembali mengemuka. Kali ini, peredaran vaksin palsu ditemukan di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi.
Sekretaris Dinas Kesehatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, Tetty Manurung, menyatakan pihaknya akan menguji vaksin-vaksin yang beredar di sejumlah fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) di Kota Bekasi untuk menyisir kemungkinan adanya vaksin palsu.
"Begitu kami mendapat informasi dari jajaran dinkes, khususnya UPTD POM, kami turun ke lapangan mengambil sampel dari beberapa fasilitas kesehatan, antara lain dari puskesmas, bidan praktik swasta, klinik swasta, dan rumah sakit swasta yang ada di Kota Bekasi. Sampelnya akan kami uji laboratorium dulu," kata Tetty kepada Republika, Jumat (24/6).
Dinkes Kota Bekasi menyarankan kepada klinik atau rumah sakit swasta untuk membeli vaksin dari distributor resmi yang disarankan pemerintah, yakni PT Biofarma. "Dinkes Kota Bekasi selalu mengambil vaksin dari distributor yang memang disarankan oleh pemerintah. Tapi kita kan juga punya fasyankes di klinik-klinik swasta yang mereka bebas membeli vaksin. Nah itu yang kami sangat khawatirkan sekarang. Sejak kapan keadaan itu berlangsung, kami tidak tahu," imbuh Tetty.
Tetty menyatakan, Dinkes Kota Bekasi tidak bisa menjamin fasyankes bebas dari peredaran vaksin palsu. Bukan tidak mungkin, kata Tetty, tenaga kesehatan di fasyankes juga ada yang tidak mengetahui vaksin yang digunakan tersebut asli atau palsu lantaran hanya memesan dari distributor. Untuk mengetahui keaslian vaksin, harus melalui uji laboratorium.
Pihaknya telah berkoordinasi dengan Sat Reskrim Polresta Bekasi Kota guna melakukan penegakan hukum. Tetty mengaku miris dengan adanya peredaran vaksin palsu yang sudah sangat luas, mulai dari Bogor, Jakarta, Tangerang, sampai Kota Bekasi. Peredaran vaksin palsu ini menurutnya sangat tidak manusiawi.