REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesian National Shipowners’Association (INSA) menyampaikan keprihatinan atas kabar kembali adanya warga negara Indonesia (WNI) oleh kelompok Abu Sayyaf. INSA mengatakan kasus ini sudah seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah.

"Sehingga aksi serupa tidak terjadi lagi," kata INSA Carmelita Hartoto dalam keteranga persnya, Jumat (24/6).

Ia juga mengharapkan stabilitas keamanan kawasan pelayaran antar negara ASEAN bisa kian stabil. Carmelita juga menyinggung soal hasil pertemuan trilateral antara Indonesia, Malaysia dan Filipina  bersama Jepang pada Mei lalu.

Seperti diketahui, pertemuan itu menghasilkan deklarasi peningkatan kerja sama untuk mewujudkan  stabilitas keamanan di perbatasan ketiga negara. Menurutnya, deklarasi ini seharusnya mampu menjawab tantangan keamanan kawasan yang dihadapi saat ini.

Pada sisi lain, INSA sangat mengapresiasi reaksi cepat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang mengeluarkan maklumat pelayaran.

Maklumat itu berisi larangan keras terkait Persetujuan Berlayar (SPB) bagi kapal-kapal berbendera Indonesia yang akan berlayar menuju selat Zulu, Philipine dan sekitarnya.

Mengingat persoalan pembajakan itu hal serius, Carmelita meminta agar perusahaan pelayaran mematuhi maklumat tersebut.

"Dan bila tetap memiliki kewajiban membawa muatan melewati daerah tersebut, ABK (Anak Buah Kapal—Red) diwajibkan melakukan pelayaran secara konvoi," ujarnya.

Dengan demikian mampu meningkatan kewaspadaan saat mengoperasikan kapal di wilayah yang dinyatakan berbahaya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika