REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sidang Paripurna DPR RI telah menyetujui Komjen Tito Karnavian sebagai calon Kapolri. Saat ini, Tito tinggal menunggu dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Kapolri menggantikan Komjen Badroidin Haiti.
Ekspektasi besar ditanggung oleh calon tunggal Kapolri yang diajukan Presiden Jokowi ini. Bahkan, usai disetujui oleh sidang paripurna, sejumlah anggota langsung mengajukan interupsi sebelum pimpinan sidang DPR menutup sidang paripurna.
Anggota DPR langsung menitipkan kasus-kasus yang belum selesai di daerahnya masing-masing agar segera dituntaskan oleh Kapolri lulusan Pendidikan tahun 1987 ini. Anggota DPR daerah pemilihan Papua, Komarudin Watubun mengatakan, dirinya baru sampai dari daerah pemilihan 2 hari yang lalu.
Saat pulang di daerah pemilihannya di Papua, politikus PDIP itu mendapat pesan khusus agar disampaikan pada Kapolri terpilih Tito Karnavian agar mengungkap kasus penembakan yang terjadi di Papua. Masyarakat Papua juga mengungkapkan ikut berbahagia karena Kapolri terpilih pernah menjabat sebagai Kapolda Papua.
"Mereka yakin bahwa kasus tembak-menembak yang tak ada pertanggungjawaban di Papua bisa diungkapkan di melalui proses hukum," ujarnya Watubun di sidang paripurna DPR RI, Senin (27/6).
Anggota fraksi PDIP lain, Rahmat Nasution Hamka mengatakan pihaknya juga meminta ada pengusutan terhadap kasus perselisihan antara TNI Angkatan Udara dengan masyarakat Kota Waringin Barat.
Dalam kasus perselisihan soal lahan sengketa di Kota Waringin Barat tersebut, aparat TNI diduga mengerahkan pasukan dengan bersenjata lengkap untuk mengusir dan menyegel wilayah sengketa yang dihuni sekitar 22 Kepala Keluarga.
Bahkan, ada dugaan penyimpangan terhadap aset negara dari lahan yang dikuasai oleh TNI AU. Dugaan itu adalah adanya indikasi illegal logging, galian tambang C, dan perkembunan sawit yang diduga dilakukan tanpa izin di lahan sekitar 3000 hektare.
"Persoalan ini harus segera dituntaskan, karena masyarakat dihantui oleh rasa ketakutan terhadap tindakan dari aparat TNI yang dipimpin langsung oleh salah satu perwira mereka," katanya.
Selain dua anggota fraksi PDIP, usulan untuk menuntaskan kasus juga datang dari anggota DPR daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur (NTT), Johny G. Plate. Politikus Partai Nasdem ini menitipkan persoalan perdagangan manusia yang memang marak di NTT agar segera diselesaikan oleh Kapolri yang baru.
Menurutnya kasus perdagangan manusia di NTT sudah masuk kategori kronis. Sebab itu, Kapolri terpilih harus mampu menuntaskan praktek perdagangan manusia di NTT.
"Saya harap Kapolri yang baru dapat segera menyelesaikan persoalan human trafficking di NTT ini," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika