REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo menemui perwakilan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Istana Merdeka Jakarta, Senin (27/6). Sekretaris Kabinet Pramono Anung usai mendampingi Presiden bertemu perwakilan fraksi PDIP mengatakan bahwa pertemuan ini atas permintaan pihak Fraksi PDIP.

"Atas permintaan fraksi, kebetulan besok ada keputusan soal 'tax amnesty', APBNP, dan ada beberapa rancangan undang-undang yang harus diselaraskan. Pandangan dan posisi kritis PDIP alhamdullilah sudah klop (dengan pemerintah)," kata Pramono.

Beberapa perwakilan Fraksi PDIP, di antaranya Ketua Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno, Anggota Fraksi PDIP Utut Adianto, Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey. Seskab mengatakan bahwa sebagai fraksi terbesar dan pendukung pemerintah, ada beberapa yang perlu disamakan.

"Alhamdullilah sudah sama, apa yang nanti akan menjadi sikap PDIP perjuangan, sudah disampaikan ke Presiden," ujarnya.

Olly Dondokambay mengatakan sebagai partai pemerintah menginformasikan kepada Presiden tentang beberapa hal pengambilan keputusan dalam sidang paripurna DPR Selasa (28/6) besok.

"Kami berikan masukan bahwa APBNP telah selesai dibahas, tax amnesty nanti raker secara detil akan kami sampaikan dalam rapat semua. Nanti kan 15.30 di Komisi XI," tuturnya.

Olly mengungkapkan Presiden mengharapkan UU Tax Amnesty segera disahkan agar ada dana kembali ke Indonesia sehingga perekonomian menjadi likuid dan fiskal baik. Gubernur Sulawesi Utara ini mengakui ada perdebatan pengesahan UU Tax Amesty dan pihaknya kritis agar UU tersebut menjadi kredibel.

Olly juga yakin bahwa pengesahan UU Tax Amnesty akan disahkan dalam rapat paripurna DPR Selasa besok. "Ia (optimistis). Kalau enggak selesai besok, kami enggak datang ke mari," imbuh Olly.