REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Jawa Barat menggelar sidak ke sejumlah rumah sakit dan klinik swasta terkait temuan beredarnya vaksin palsu di Jakarta, Jawa Barat, dan Tangerang. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Tetty Manurung, menyatakan hasil sidak Dinas Kesehatan untuk sementara masih negatif.
"Sejauh hasil kami sidak, tidak atau belum ditemukan. Tapi bukan berarti saya menjamin 100 persen bebas," kata Tetty Manurung kepada Republika.co.id, Senin (27/6).
Menurut dia, hasil itu tidak menjamin sepenuhnya bahwa seluruh rumah sakit dan klinik di Kota Bekasi bebas dari vaksin palsu. Pihaknya masih akan terus melakukan pengawasan intens. Apalagi, diketahui bahwa salah satu produsen vaksin palsu berasal dari Kota Bekasi.
Sejak Jumat (24/6) akhir pekan kemarin, Dinas Kesehatan Kota Bekasi telah melakukan sidak ke beberapa rumah sakit, klinik, dan bidan praktek swasta. Ia mengakui, belum semua rumah sakit dan klinik swasta dapat diperiksa. Pengambilan sampel baru dilakukan di lima rumah sakit dan tujuh klinik swasta di Kota Bekasi. Antara lain, RS Ananda, RS Hermina Bekasi, dan beberapa klinik lain.
Dalam beberapa kasus, kata Tetty, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tentu sudah mengantisipasi terlebih dahulu saat pemerintah akan datang melakukan sidak. Bisa jadi mereka sudah bergerak cepat dengan cara membuang stok vaksin-vaksin palsu yang ada. Karena itu, Dinas Kesehatan Kota Bekasi berupaya akan meminta sejarah pembelian vaksin di rumah sakit yang di luar daripada distributor resmi.
Selain menyidak vaksin palsu, Tetty mengatakan, sidak juga dilakukan Dinkes untuk memeriksa izin praktek klinik atau rumah sakit yang bersangkutan. Langkah itu dilakukan dalam rangka menertibkan banyaknya klinik-klinik swasta di Kota Bekasi.
"Yang misal saya jamin 100 persen itu vaksin dari puskesmas. Kalau puskesmas saya jamin 100 persen karena dapatnya dari kami, dropping dari Dinkes. Terus RSUD Kota Bekasi dan beberapa RS swasta," ujar Tetty.
(Baca Juga: 15 Tersangka Vaksin Palsu Diamankan)