REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan kebijakan ekonomi harus disusun dengan penuh kehati-hatian agar perbaharuan kebijakan (deregulasi) tersebut tidak melahirkan regulasi atau peraturan baru hutan aturan yang menyulitkan.
"Jangan membuat kebijakan deregulasi dengan melahirkan regulasi baru. Kita harus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk kreatif. Jangan sampai Indonesia menjadi hutan aturan," kata Wapres JK saat memberi arahan pada Rapat Paripurna Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, Selasa (28/6).
JK mengatakan kebijakan ekonomi harus ditata sebagai reformasi yang terencana, sebagai bagian dari kompetisi dan bagian dari memenangkan persaingan seperti yang sering dikatakan oleh Presiden. "Kebijakan ekonomi ini harus jadi pola yang utuh, bukan sekadar reaktif," ujar JK.
Ia menegaskan 12 Paket Kebijakan Ekonomi yang dikeluarkan pemerintah merupakan bentuk respons cepat terhadap situasi ekonomi global yang mengalami perlambatan. Hal itu karena dalam globalisasi, masalah di sebuah wilayah akan berdampak di wilayah yang lain.
Ikuti Whatsapp Channel Republika