REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Golkar mendaftarkan kepengurusan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Tidak ada yang luar biasa dalam susunan kepengurusan tersebut.
"Semua sudah sesuai dengan prinsip rekonsiliatif, mengakomodasi perempuan sesuai perintah undang-undang, generasi muda, dan geografis," kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar Bidang Media dan Penggalangan Opini Nurul Arifin, selasa (28/6).
(Baca juga: Golkar Serahkan Susunan Kepengurusan Baru ke Kemenkumham)
Ketua Mahkamah Partai adalah Kahar Muzakir dan Wakil Ketua-nya Rudy Alfonso. Dokumen diterima oleh Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly disaksikan oleh para pengurus Golkar lainnya. Jumlah kepengurusan ada 279 orang.
"Sedianya kemarin diterima Kemenkumham, namun karena dipanggil Presiden, dan kemarin Ketum Setya Novanto berangkat umrah, jadi baru hari ini dapat diterima Menteri," jelas Nurul.
Seperti diberitakan sebelumnya, Golkar secara resmi telah mengumumkan daftar kepengurusan harian mereka di bawah kepemimpinan ketua umum, Setya Novanto. Kepengurusan yang baru ini akan berlaku hingga 2019 mendatang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika