REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Rosan P. Roeslani menilai paket-paket kebijakan ekonomi yang digulirkan pemerintah belum bisa direalisasikan seluruhnya. Penyebabnya ada sejumlah paket terganjal peraturan.

Ada beberapa kebijakan yang belum memiliki payung hukum seperti Peraturan Presiden (Perpres) ataupun Peraturan Menteri (Permen). "Padahal, payung hukum diperlukan untuk mencegah terjadinya sengketa," kata Rosan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa (28/6).  

Oleh karena itu, menyambut baik dibentuknya satuan tugas (Satgas) paket kebijakan. Menurut Rosan, Satgas ini dapat mempercepat implementasi paket kebijakan. "Keberadaan Satgas ini menurut saya penting. Paket ekonomi sudah 12 jilid, dan yang menjadi tolok ukur adalah bagaimana implementasi dan efektivitasnya," kata Rosan

Rosan mengatakan, Kadin juga telah memberikan masukan kepada Satgas paket kebijakan terkait hal-hal yang belum bisa dijalankan dalam paket kebijakan jilid 1-12. Masukan itu didapat Kadin dari kalangan dunia usaha.

"Dengan adanya Satgas ini, kami berharap apa yang selama ini menjadi hambatan bisa diselesaikan secara cepat," ujar Rosan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika