Selasa 28 Jun 2016 21:06 WIB

Komisi I Ingatkan TNI Jangan Masuk Jebakan Operasi Militer di Filipina

Rep: Agus Raharjo/ Red: Bayu Hermawan
Ketua Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani (tengah) saat memberikan keterangan pers di Ruang Rapat Fraksi Gerindra, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/5
Foto: Republika/Rakhmawaty La'lang
Ketua Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani (tengah) saat memberikan keterangan pers di Ruang Rapat Fraksi Gerindra, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (19/5

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR RI, Ahmad Muzani mengingatkan pemerintah dan TNI agar tidak masuk dalam jebakan saat melakukan operasi militer pembebasan sandera di Filipina.

Ia mengatakan persoalan utama yang dihadapi adalah pembebasan sandera oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina. Namun, jangan sampai keputusan dan izin dari Filipina yang mengizinkan TNI masuk menjadi jebakan 'Batman' untuk Indonesia.

"Kita jangan sampai masuk kubangan besar di Filipina Selatan, yang kita tidak tahu medannya disana seperti apa," ujarnya di kompleks parlemen Senayan, Selasa (28/6).

Menurutnya, ada yang aneh dengan izin yang diberikan oleh pemerintah Filipina agar militer Indonesia dapat masuk ke wilayah mereka.

Sebab, masuknya militer ke wilayah teritori dari negara Filipina ini menunjukkan pemerintah Filipina sendiri tidak dapat berbuat apapun dalam menumpas kelompok Abu Sayyaf.

Terlebih, TNI tidak mengetahui bagaimana medan di Filipina Selatan. Jangan sampai pasukan TNI justru terjebak disana saat menggelar operasi militer di wilayah operasi kelompok Abu Sayyaf.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra ini bahkan menganggap tidak lazim ada izin dari Pemerintah Filipina agar militer Indonesia dapat masuk ke wilayah teritori mereka.

Meskipun, tujuan operasi militer itu untuk menyelamatkan warga negara Indonesia yang disandera kelompok Abu Sayyaf.

Menurutnya, kepentingan Indonesia adalah untuk menyelamatkan wni yang menjadi sandera, jangan sampai kepentingan itu meluas dengan menggelar operasi miiter di wilayah teritori negara lain.

Yang pasti, tegasnya, kalaupun pasukan TNI berniat untuk mengerahkan pasukan ke wilayah Filipina untuk membebaskan wni, pemerintah dan TNI harus meminta persetujuan dari DPR RI.

"Harus persetujuan DPR, apalagi ini operasi militer di negeri orang," tegasnya.

Komisi I butuh penjelasan soal izin yang diberikan pemerintah Filipina pada militer Indonesia ini bentuknya seperti apa. Sebab, sampai sekarang belum jelas apakah izin operasi militer ini dengan pengerahan pasukan dari TNI masuk ke wilayah Filipina atau kerjasama dalam operasi militer antara pasukan Indonesia dengan Filipina untuk menumpas kelompok Abu Sayyaf.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement