Rabu 29 Jun 2016 02:46 WIB

Adian: Saya Bingung Tim Ahli Ahok Mengundang atau Mengancam

Warga berfoto di depan layar bertuliskan jumlah dukungan KTP sebanyak 1 juta di Sekretariat Teman Ahok, Jakarta, Ahad (19/6).
Foto: Republika/ Yasin Habibi
Warga berfoto di depan layar bertuliskan jumlah dukungan KTP sebanyak 1 juta di Sekretariat Teman Ahok, Jakarta, Ahad (19/6).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pembina Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Adian Napitupulu menyatakan tidak akan menghadiri undangan rapat verifikasi satu juta KTP dari Teman Ahok, kelompok pendukung Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ke pencalonan Gubernur DKI Jakarta.

"Saya senang diundang terbuka oleh tim ahli Teman Ahok, I Gusti Putu Artha walau saya bingung Putu Artha mengundang atau mengancam. Seharusnya mengundang itu bicara baik, halus, lembut tidak perlu berteriak teriak. Walau bingung, saya coba memahami bahwa berteriak itu identik dengan kepanikan," kata Adian dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa.

Sebelumnya, Adian mengaku diundang oleh mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum I Gusti Putu Artha, yang saat ini bergabung dengan Teman Ahok untuk datang saat acara verifikasi satu juta data KTP.

"Bagaimana mungkin saya membuang waktu selama lima atau enam jam hanya untuk duduk dan mendengar paparan dari kesimpulan cerita yang saya tidak ikuti langsung prosesnya setiap hari. Saya tidak mau buang waktu untuk menyaksikan pengujian yang dilakukan melalui telepon, karena sudah lama saya tidak lagi berminat bermain tebak-tebak buah manggis," ujarnya.

Politikus dari PDI Perjuangan ini memberi saran agar verifikasi bisa dilakukan secara efektif dan efisien. Adian menyebut, Teman Ahok bisa saja menyewa "server" yang bisa memudahkan seluruh masyarakat untuk mengakses verifikasi itu.

Baca juga, Ahok: Pemprov DKI akan Lakukan Penggusuran Besar-Besaran.

Hal itu, menurut Adian, akan lebih efektif dan menghemat pengeluaran dibanding dengan menyiapkan 4.000 relawan untuk memverifikasi satu juta data KTP. "Caranya gampang, sewa 'server' lalu masukan nama, alamat, dan data lainnya pemilik KTP itu di internet sehingga bisa diakses oleh publik secara langsung. Dan, seluruh pemilih di DKI bisa mencari apakah namanya tercantum atau tidak.

Kalau kerahasiaan pendukung mau terjaga, masukan saja nomor KTP, RT RW dan kelurahannya, katanya.

Setahu Adian, harga sewa server yang paling bagus dan berkapasitas besar selama tiga bulan paling mahal hanya Rp100 juta, ditambah biaya "input" Rp200 per data. "Dengan cara ini Teman Ahok bisa menghemat sekitar Rp4,1 miliar," ujar Adian.

sumber : Antara
Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement