REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saeful Hidayat menyebut Pemprov DKI memang bermasalah dalam pembelian lahan seperti yang terjadi di lahan rusun Cengkareng Barat. Menurutnya masalah dalam pembelian lahan sudah terjadi dalam waktu lama.
Djarot meminta kasuas pembelian lahan di Cengkareng Barat untuk ditelusuri hingga tuntas. Bahkan pihak pejabat pembuat komitmen (PPK) pun tak akan luput dari investigasi tersebut.
"Kita juga sudah sampaikan pada PPK untuk investagasi siapa saja, karena ini permainan kita akan bongkar betul, sampai ke akar-akarnya. Karena ini saya duga bukan yang pertama kali dari dulu juga ada," katanya, Rabu (29/6).
Mantan Bupati Blitar tersebut berharap pelaku dalam kasus pembelian lahan bisa dipidana nantinya. Selain itu, menurutnya, kasus ini bisa menjerat banyak pelaku dari berbagai pihak seperti Kelurahan maupun Dinas terkait.
"Karena di Jakarta mafia-mafia tanah banyak kita akan bongkar habis. Siapapun yang terlibat harus bertanggung jawab bukan hanya mengembalikan uang negara tapi juga bisa pidana," ujarnya.
"Kalau saya melihat temuan di PPK ia, bukan saja dari luar pasti ada banyuan dari dalam. Bisa Kelurahan, Kecamatan, dinas terkait. KPK, BPK bisa turun silakan saja," jelasnya.