REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta pemerintah memberikan informasi secara transparan, apa adanya, dan berkeadilan kepada masyarakat terkait kasus vaksin palsu.

"Kita harus fair vaksin palsu ini dampaknya seperti apa. Kita berharap pemerintah yang menyelenggarakan ini untuk apa adanya memberikan informasi, namun tidak untuk meresahkan," kata Komisioner KPAI Erlinda, Rabu (29/6).

(Baca juga: Jokowi Minta Kasus Vaksin Palsu Diusut Tuntas)

Dia menginginkan pemerintah memaparkan permasalahan secara detil namun juga memberikan langkah solutif sebagai bentuk pertanggungjawaban.  KPAI berharap agar pemerintah berkomitmen untuk memberikan informasi apabila ada dugaan banyak balita dan batita yang mengalami dampak buruk akibat penggunaan vaksin palsu tersebut.

Erlinda mengatakan KPAI akan memastikan agar pemerintah memberikan hak-hak anak yang menjadi korban ataupun bukan korban terkait vaksinasi.

"KPAI memastikan hak-hak korban diberikan, entah itu perawatan, ganti rugi yang tidak hanya materi, termasuk mendorong kementerian terkait melakukan vaksin ulang atau pekan imunisasi ulang," ujar dia.

Ketua KPAI Asrorun Niam juga menekankan pemerintah harus fokus pada penanganan dan pengusutan kasus. Setelah itu pemerintah juga diminta memberikan jaminan rasa aman pada masyarakat dalam melakukan vaksinasi.

"Salah satunya vaksinasi di tempat-tempat yang memiliki kredibilitas, layanan kesehatan yang menjamin vaksin yang digunakan asli dan standar genitas, standar kesehatannya memadai," ujar Niam.

KPAI, lanjut dia, sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Mabes Polri, dan juga termasuk dalam satgas khusus penanganan kasus vaksin palsu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika