REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Gubernur Bali Made Mangku Pastika memastikan sampai saat ini belum ada indikasi peredaran vaksin palsu masuk ke Pulau Dewata berdasarkan hasil koordinasi dengan Bareskrim Polri.
"Pada saat ada berita tentang vaksin palsu tersebut, saya langsung berkoordinasi dengan BPOM dan Dinas Kesehatan agar melakukan sidak terkait berita tersebut," kata Pastika saat menghadiri sidang paripurna DPRD Bali, di Denpasar, Jumat (1/7).
Menurut dia, vaksin palsu tersebut merupakan vaksin impor sehingga sebagian besar vaksin itu digunakan oleh pihak swasta berbeda dengan vaksin yang digunakan oleh pemerintah yang merupakan buatan asli Indonesia.
Oleh karena itu, Pastika memerintahkan agar dilakukan sidak ke RS Swasta, klinik swasta dan dokter praktik swasta yang memiliki kecenderungan menggunakan obat impor tersebut.
"Tetapi sampai hari ini, belum ada vaksin-vaksin palsu tersebut ditemukan walaupun di beberapa media ada yang mengatakan bahwa vaksin tersebut sudah masuk ke Bali," ujarnya.
Pastika juga telah memastikan langsung ke Bareskrim Polri melalui Kapolda Bali untuk menanyakan apakah ada dari pihak tersangka yang mengaku jika vaksin tersebut masuk ke Bali.
"Saya juga sudah diinfokan langsung dari Bareskrim Polri, jika tidak ada pengakuan dari seluruh tersangka yang telah ditangkap bahwa vaksin tersebut sudah masuk ke Bali. Namun walalupun begitu, kita harus tetap tanggap dan waspada dengan melakukan koordinasi dan sidak," ucapnya.
Sementara itu, terkait jawaban Gubernur terhadap Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2015 itu, dia memberikan apresiasi atas materi dan substansi pandangan berupa pendapat, usul dan saran.
"Hal tersebut mengandung nilai korektif yang konstruktif dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta sebagai salah satu wujud peran pengawasan yang diemban oleh DPRD," ucapnya.
Pastika menambahkan bahwa semua tanggapan tersebut telah dikoordinasikan dan jika terdapat permasalahan yang perlu dibahas lebih lanjut, nanti akan diadakan rapat kerja gabungan yang di dalamnya nanti akan membahas hal-hal yang telah disampaikan dalam jawaban gubernur tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika