REPUBLIKA.CO.ID, NAY PYI TAW -- Sebuah penyidik hak asasi manusia PBB pada Jumat (1/7) mendesak pemerintah Myanmar yang dipimpin oleh pemenang hadiah Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi untuk menyelidiki serangan pekan lalu di sebuah masjid. Suu Kyi juga diminta untuk menindak kekerasan agama yang terjadi di negaranya.

Dalam salah satu ledakan kekerasan antar agama paling serius, sekelompok orang dari sebuah desa di Myanmar tengah pekan lalu menghancurkan sebuah pembangunan masjid dan memukuli seorang pria Muslim. Dalam insiden terpisah pada Jumat, umat Buddha membakar masjid di utara negara bagian Kachin.

Serangan menggarisbawahi tantangan yang dihadapi Suu Kyi saat berhubungan dengan warisan dekade pemerintahan junta dan pahitnya perbedaan agama dan etnis di Myanmar. Ketegangan agama telah mendidih di negara mayoritas Buddhha tersebut selama hampir setengah abad kekuasaan militer.

Ketegangan pada 2012 meluap menjadi bentrokan antara Muslim Rohingya dan etnis Rakhine Buddha. Kekerasan antara Muslim dan Buddha di bagian lain negara itu kembali terjadi pada 2013 dan 2014.

Yanghee Lee dari Special Rapporteur on Human Rights PBB di Myanmar prihatin dengan laporan bahwa pemerintah tidak akan menyelidiki serangan di masjid pekan lalu.

"Inilah sinyal yang salah dikirim. Pemerintah harus menunjukkan bahwa menghasut dan melakukan kekerasan terhadap etnis atau agama minoritas tidak memiliki tempat di Myanmar," kata Lee pada akhir kunjungan 12 harinya ke negara itu.

Ia mengatakan, insiden pidato kebencian, diskriminasi, kebencian, kekerasan dan intoleransi agama menjadi perhatian. "Insiden itu dapat dilihat sebagai serangan terhadap masa lalu, sekarang dan masa depan dari satu komunitas. Sangat penting bahwa pemerintah mengambil tindakan, termasuk dengan melakukan penyelidikan menyeluruh dan menangkap pelaku," lanjut Lee.

Saat ia berbicara pada Jumat, polisi setempat dan anggota Liga Nasional Demokrasi Suu Kyi mengatakan, penduduk desa di negara bagian Kachin membakar sebuah ruang ibadah Muslim setelah sengketa di lokasi tersebut.

"Kami mencoba untuk bernegosiasi antara mereka untuk menghindari ini tumbuh menjadi konflik serius, tapi tidak ada yang bisa menghentikan mereka," kata anggota parlemen NLD dari daerah, Tin Soe.

Ikuti Whatsapp Channel Republika