REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama disarankan bergerak cepat menyusun langkah komprehensif atas pembatalan proyek reklamasi Pulau G oleh pemerintah pusat. Sebab, pembatalan itu dinilai berdampak luas.

Calon gubernur DKI, Muhamad Idrus menyatakan iklim investasi Indonesia harus dijaga agar tetap kondusif. Menurut dia, jangan sampai produk hukum yang sudah diterbitkan oleh Pemprov DKI dapat merusak iklim kepastian investasi.

"Karena dunia usaha butuh kepastian dalam berinvestasi ini juga akan mempengaruhi kerja keras pemerintah pusat untuk menggalakkan investasi di semua lini sektor, terutama properti," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Ahad (3/7).

Apalagi, kata politikus PKS ini, pemerintah dan DPR baru saja mengesahkan UU tax amnesty yang telah memberikan dan harapan baru akan ekonomi ke depan. "Ini tercermin dari IHSG kembali menyetuh 5.000 dan rupiah yang terus menguat seminggu terakhir," ucap dia.

Pemilik Rumah Sakit Ibnu Sina itu menyatakan bisnis properti adalah penggerak pertumbuhan ekonomi karena berkaitan dengan 250 bidang usaha lainnya. "Bisnis properti sebagai salah satu penopang pertumbuhan ekonomi seharusnya Pak Basuki harus menyakinkan semua pihak terutama pihak swasta yg bergerak di sektor properti, baik dari dalam maupun luar bahwa ini tidak berdampak kepada produk hukum lainnya," kata fungsionaris Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) itu.

Menurut dia, seharusnya pendekatan Ahok bisa lebih humanis dengan semua pihak. "Harusnya Pak Basuki belajar dengan saya bagaimana agar bisa lebih humanis menjalankan pemerintahan dan juga solutif untuk jaga iklim investasi Indonesia," ucap dia.

Selain itu, harus diyakinkan ke semua stakeholder baik pemerintah pusat, akademisi, swasta, penggiat lingkungan dan unsur masyarkat lainnya terutama masyarakat terdampak. "Seperti Muara Angke, Muara Baru, Luar Batang, Pasar Ikan dan sekitarnya," ujar Idrus mengakhiri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika