REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menegaskan bahwa Presiden Jokowi tetap sepakat untuk melanjutkan proyek kabel bawah laut atau HVDC (High Voltage Direct Current) 500 kilo Volt (kV). Proyek ini sebetulnya sudah tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2016-2025.

Sudirman menyebutkan, pada dasarnya Jokowi menganggap pemerintah telah mengambil arah yang benar dalam kebijakan ketenagalistrikan. Karena itu, seluruh pihak diminta untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

"Siapa yang melaksanakan? dari pihak BUMN tentu PLN. Tapi dari pihak swasta tentu ada IPP. Jadi dua-duanya harus berjalan satu arah," katanya di Gardu Induk Cawang, Jakarta, Ahad (3/7).

Menurutnya, sudah tidak ada tawar menawar lagi terkait proyek HVDC 500 kV tersebut. Jaringan kabel bawah laut tegangan tinggi tersebut bertujuan untuk interkoneksi Jawa dan Sumatera harus tetap dibangun.

"Dan itu sudah saya tulis surat kepada Dirut PLN (soal proyek HVDC 500 kV)," kata dia.

Sudirman menambahkan, proyek HVDC ini harus tetap sebagai langkah antisipasi lonjakan beban penggunaan listrik baik di Jawa atau Sumatra. Jokowi pun diakuinya sependapat dan menyatakan HVDC harus tetap dibangun untuk keseimbangan kedua wilayah.

"Karena itu suatu ketika, beban yang paling berat itu kan Jawa, Sumatera dan Bali. Jadi harus tersambung. Tidak ada tawar menawar soal HVDC. Jadi saya berharap tidak ada lagi polemik, dan tidak ada lagi diskusi mengenai itu. Tinggal dijalankan," katanya.

Proyek HVDC ini nantinya tak hanya menyalurkan listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang Sumatera Selatan (Sumsel) sebesar 2x600 Megawatt (MW) saja, tetapi juga meneruskan pasokan dari pembangkit Sumsel 9 dengan kapasitas 2x600 MW dan Sumsel 10 sebesar 600 MW.

Ikuti Whatsapp Channel Republika