REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Sebuah laporan yang telah lama ditunggu oleh tim peneliti Inggris yang dipimpin Sir John Chilcot, menguraikan keterlibatan Inggris dalam Perang Irak 2003. Laporan ini mencakup hampir satu dekade keputusan kebijakan pemerintah Inggris antara tahun 2001 dan 2009.

BBC News melaporkan pada Kamis (7/7), laporan Chilcot mencakup latar belakang keputusan Inggris untuk ikut dalam perang, apakah pasukan mereka siap, bagaimana konflik terjadi dan rencana sesudahnya, periode di mana terjadi kekerasan sektarian yang intens.

Berikut poin-poin utama dalam laporan:

Aksi Militer

Inggris memilih untuk bergabung dengan invasi Irak sebelum semua pilihan damai untuk pelucutan senjata dikerahkan. Aksi militer pada waktu itu bukan merupakan pilihan terakhir.

Aksi militer menurut laporan, mungkin diperlukan nantinya. Tapi pada Maret 2003, belum ada ancaman dari pemimpin Irak Saddam Hussein.  Pada 28 Juli 2002, Perdana Menteri Tony Blair dilaporkan meyakinkan Presiden Amerika Serikat George W Bush bahwa ia akan bersamanya apapun itu.

Tapi kemudian, Blair menunjukkan koalisi AS untuk aksi militer membutuhkan, kemajuan dalam proses perdamaian Timur Tengah, otoritas PBB, dan pergeseran opini publik di Inggris, Eropa dan di antara para pemimpin Arab.

Senjata Pemusnah Massal

Penilaian terhadap ancaman senjata pemusnah massal Irak atau WMD, dipaparkan dengan kenyataan bahwa itu tidak nyata. Komite Intelijen Gabungan mengatakan Irak terus memproduksi bahan kimia dan biologis dan memproduksi baru-baru ini.

Mereka mengatakan Irak memiliki sarana untuk mengirimkan senjata kimia dan biologi. Tapi mereka tak mengatakan Irak memproduksi senjata. Kebijakan invasi Irak dibuat atas dasar penilaian intelijen yang cacat. Itu tak ditentang dan padahal seharusnya ditentang.

Kasus Hukum

Keadaan dimana diputuskan dasar hukum aksi militer Inggris, jauh dari memuaskan. Invasi dimulai pada tanggal 20 Maret 2003, tapi tak sampai 13 Maret, Jaksa Agung Lord Goldsmith menyarankan adanya keseimbangan, dasar hukum yang aman untuk aksi militer.

Terlepas dari respon No 10 dalam suratnya pada 14 Maret, tak ada catatan resmi yang dibuat untuk keputusan itu dan alasan tepat akan hal itu tetap tak jelas. Tindakan Inggris tersebut disebut menggerogoti kewenangan Dewan Keamanan PBB. Sebab dalam Piagam PBB disebutkan negara-negara bertanggungjawab memelihara perdamaian dan keamanan di Dewan Keamanan.

Pemerintah Inggris saat itu mengaku bertindak atas nama masyarakat internasional, untuk menegakkan otoritas Dewan Keamanan. Tapi diketahui itu tak ada dukungan mayoritas atas keputusan tersebut.

Kesiapan Militer

Hanya 'sedikit waktu' mempersiapkan tiga brigade militer untuk ditempatkan di Irak. Risiko tak benar-benar diidentfikasi sehinggal menghasilkan kekuranga peralatan.

Antara 2003 dan 2009, pasukan Inggris di Irak menghadapi kesenjangan di beberapa daerah kunci. Termasuk kekurangan kendaraan lapis baja, aset pengintaian dan intelijen serta dukungan helikopter.

Irak Setelah Invasi

Meski ada peringatan eksplisit, namun konsekuensi invasi diremehkan. Perencanaan dan persiapan untuk Irak pascadigulingkannya Saddan Hussen tak memadai.

Pemerintah gagal mencapai tujuan yang telah ditetapkan sendiri di Irak. Lebih dari 200 warga Inggris tewas akibat konflik. Sementara rakyat Irak sangat menderita. Pada Juli 2009, setidaknya 150 ribu warga Irak meninggal, mungkin masih banyak lag. Lebih dari satu juta orang mengungsi.

Pelajaran untuk Dipelajari

Laporan menemukan Bliar menggunakan kekuasaannya secara berlebihan untuk mempengaruhi keputusan AS di Irak. Diskusi dan debat terbuka kementerian terkait informasi dan tantangan semestinya merupakan hal penting dilakukan. Seperti memastikan senjata sipil dan militer dari pemerintah lengkap.

Di masa depan, semua aspek intervensi perlu dihitung, diperdebatkan dan membutuhkan ketelitian.

Ikuti Whatsapp Channel Republika