REPUBLIKA.CO.ID, GARUT -- Gas elpiji ukuran tiga kilogram dijual dengan harga Rp 30 ribu per tabung di Kabupaten Garut. Mahalnya harga gas tersebut dimulai sejak sebelum Lebaran sampai sekarang. Masyarakat pun merasa keberatan membelinya, tapi tidak ada pilihan lain.
Warga Kampung Cianten (RT03/ RW04), Desa Cigawir, Kecamataan Selaawi, Kabupaten Garut, Rizma (25 tahun) mengatakan, keluarganya baru saja membeli gas elpiji dengan harga Rp 30 ribu per tabung. Sebelum Lebaran pun harga gas elpiji sudah mahal. "Di warung lain malah harganya sampai Rp 35 ribu per tabung," kata Rizma kepada Republika.co.id, Jumat (8/7).
Pedagang eceran yang menjual gas eliji, Rizma mengatakan mengaku membeli gas dari sub agen di Limbangan dengan harga yang mahal juga. Dari sub agen sudah dijual mahal, harganya jatuh di kisaran Rp 20 ribu.
Bahkan, orang yang menjual gas elpiji di sub agen tahu harus menjual gas dengan harga Rp 16 ribu per tabung. Tapi, dengan alasan sedang ramai pembeli, sub agen menjual dengan harga lebih mahal meski melanggar peraturan pemerintah. "Setiap Idul Fitri selalu naik harganya, tahun lalu satu tabung elpiji tiga kg Rp 25 ribu, sekarang naiknya jauh banget," jelas Rizma.
Ia mengungkapkan, sejujurnya sebagai warga merasa sangat keberatan dengan harga gas yang melebih harga eceran tertinggi (HET). Merasa diperdaya, sebab mahalnya gas elpiji tiga kg mengindikasikan ada kecurangan.
Rizma menegaskan, padahal ada pemerintah dan Hiswana Migas yang seharusnya bisa mengatur harga gas bersubsidi. Sepertinya, baik pemerintah maupun Hiswana Migas tidak punya daya untuk mengawasi subagen. Makanya suka ada yang bandel dengan menjual gas melebihi aturan yang sudah ditetapkan.
Di pertengahan bulan puasa, harga gas elpiji tifa kg juga sempat melambung tinggi di sejumlah wilayah di Kabupaten Garut. Mahalnya harga gas elpiji sempat dikritik anggota Komisi C bidang Ekonomi DPRD Kabupaten Garut, Yudha Puja Turnawan.
Yudha mengatakan, urusan tata niaga merupakan tanggungjawab Pemkab Garut. Seharusnya mereka lebih intens meninjau ke lapangan. Karena gas elpiji ukuran tiga kg merupakan barang bersubsidi. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk mengawasi penyalurannya.
Sebelumnya, Yudha menjelaskan, banyak faktor yang mengakibatkan kerap terjadinya kelangkaan gas elpiji di Garut. Salah satunya karena penyebaran pangkalan tidak merata. Selain itu, gas elpiji disalurkan dengan cara distribusi terbuka. Seharusnya penyaluran gas elpiji dilakukan dengan cara distribusi tertutup.
Namun, yang terjadi di Garut gas elpiji bersubsidi disalurkan dengan cara distribusi terbuka. Artinya, siapa pun bisa membeli gas bersubsidi. Yudha mengatakan pemerintah pusat sudah mensubsidi gas elpiji. Tinggal pemkab yang mengatur tata niaganya. "Menurut saya tidak optimal tim pengendalinya gas bersubsidi dalam konteks mendistribusikan gas elpiji tiga kg," ujar Yudha.
Ikuti Whatsapp Channel Republika