REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Harits Abu Ulya, pengamat terorisme dari Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA) menegaskan pemerintah Indonesia harus serius untuk mengalokasikan anggaran untuk kepentingan keamanan di wilayah laut termasuk bagi warga negaranya.

"Berulangnya penyanderaan mengisyaratkan kerjasama patroli lautan di perbatasan Malasyia-Indonesia-Filipina belum maksimal dan belum efektif untuk menekan aksi kelompok perompak dan semisalnya," tuturnya melalui siaran tertulis yang diterima Republika.co.id, Senin (7/11).

Selain itu, dengan adanya kasus tersebut menurut Harits kelompok ASG dengan pertimbangan finansial (uang) yang didapat membuat langkah mereka tidak lagi memilih-milih target penculikan dan penyanderaan. Dimana ada peluang dan kesempatan untuk melakukan aksi maka mereka akan lakukan dengan harapan mendapatkan tebusan.

Menurut Harits finansial yang diperoleh ASG dari pihak perusahaan WNI yang disandera pada kasus yang lalu membuat kelompok ASG 'kecanduan' untuk mengulang aksinya. Dan faktor finansial menjadi pertimbangan utama mereka.

Kemudian, di luar langkah diplomatik dan intelijen yang ada, Harits menyarankan jika perlu pemerintah Indonesia harus lebih keras ke Philipina. Seperti halnya moratorium batu bara, embargo perdagangan dan lainnya, supaya Philipina lebih bertanggungjawab terhadap kelompok ASG atau perompak lainnya di lautan.

"Untuk ketiga WNI kali ini mungkin pemerintah butuh energi lebih untuk membebaskan. Karena tiga WNI tersebut bukan dari perusahaan yang besar dan cukup uang untuk mengeluarkan tebusan," katanya.

Sementara sikap pemerintah Indonesia tidak akan mengeluarkan tebusan bagi warganya meski keselamatan mereka menjadi prioritas. Oleh karena itu dia meminta agar Pemerintah Indonesia lebih serius menangani kasus serupa.

Ikuti Whatsapp Channel Republika