REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Surat Keputusan (SK) Pengesahan Kepengurusan Partai Golkar belum terbit sampai hari ini. Ketua DPP Bidang Media dan Penggalangan Opini Partai Golkar, Nurul Arifin mengatakan, pihaknya berharap sebelum Golkar menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) SK Pengesahan sudah diterbitkan Menteri Hukum dan HAM.
Rapimnas rencanakannya digelar pada tanggal 27-28 Juli di di Jakarta Convention Center kompleks Gelora Bung Karno. Dalam Rapimnas, Golkar akan membahas hal-hal strategis sejak memiliki Ketua Umum yang baru, Setya Novanto.
"Maksimal minggu kedua SK sudah disahkan," kata Nurul dalam pesan singkatnya pada wartawan, Senin (11/7), malam.
Nurul menambahkan, Golkar sudah memenuhi syarat dan sudah mendaftarkan kepengurusan sebelum Hari Raya Idul Fitri kemarin. Menurut dia, SK Pengesahan dari Menkumham sampai hari ini belum keluar karena terhambat masalah teknis. Terutama masalah waktu yang terpotong libur Lebaran.
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM baru mulai aktif kembali pada Senin (11/7), kemarin. Kemungkinan proses pengesahan baru akan dilakukan pada pekan kedua bulan ini, atau pada pekan ini. "Jadi ini hanya masalah waktu saja, pasti diterbitkan kok," ujar dia.