REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tiga Warga Negara Indonesia (WNI) diculik dan disandera oleh kelompok bersenjata, yang diduga kuat gerakan Abu Sayyaf, pada Sabtu (9/7) waktu setempat. Insiden penculikan ini merupakan insiden keempat penculikan dan penyanderaan yang menimpa WNI dalam empat bulan terakhir.

Menurut Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjajaran, Muradi, menilai, pemerintah memiliki dua opsi utama dalam menangani penculikan tersebut, yaitu pendekatan negosiasi dengan membayar tebusan dan dengan tegas melakukan operasi militer melalui izin dari otoritas Filipina.

Namun, Muradi berharap, pemerintah harus bisa mengambil sikap tegas agar organisasi teror tidak bisa lagi mendikte Indonesia. ''Sebab sekali saja kita lemah di mata mereka, maka cepat atau lambat akan membuat mereka balik mendikte. Karena Indonesia dimasukan oleh organisasi teror tersebut sebagai negara yang mudah didikte untuk tebusan,'' ujar Muradi saat dihubungi Republika.co.id, Selasa (12/7).

Tidak hanya itu, lanjut Muradi, jika nantinya otoritas Filipina mengizinkan TNI untuk bisa melakukan operasi pembebasan sandera, maka hal itu dapat menjadi momentum bagus untuk bisa menegaskan sikap Indonesia terkait insiden penculikan.

Baca juga, Abu Sayyaf Penggal Sandera Asal Kanada.

Operasi pembebasan itu pun harus bisa berhasil. Keberhasilan operasi pembebasan sandera, kat Muradi, akan kembali menunjukan sikap Indonesia soal penyanderaan itu.

''Operasi pembebasan itu dapat menjadi momentum bagus buat kita, artinya operasi itu harus berhasil agar mereka tidak lagi mendikte Indonesia. Sikap tegas penting untuk dilakukan agar mereka tidak lagi mendikte kita, karena kita tegas dan keras,'' tuturnyaa.

Ikuti Whatsapp Channel Republika