Anggota LBH Keadilan Jakarta Raya mendaftarkan pemohonan judicial review Undang-Undang No 11 Tahun 2016 tentang UU Pengampunan Pajak di Mahkamah Konstitusi, Rabu (13/7). (Republika/Raisan Al Farisi)
Anggota LBH Keadilan Jakarta Raya mendaftarkan pemohonan judicial review Undang-Undang No 11 Tahun 2016 tentang UU Pengampunan Pajak di Mahkamah Konstitusi, Rabu (13/7). (Republika/Raisan Al Farisi)
Anggota LBH Keadilan Jakarta Raya mendaftarkan pemohonan judicial review Undang-Undang No 11 Tahun 2016 tentang UU Pengampunan Pajak di Mahkamah Konstitusi, Rabu (13/7). (Republika/Raisan Al Farisi)
Anggota LBH Keadilan Jakarta Raya mendaftarkan pemohonan judicial review Undang-Undang No 11 Tahun 2016 tentang UU Pengampunan Pajak di Mahkamah Konstitusi, Rabu (13/7). (Republika/Raisan Al Farisi)
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota LBH Keadilan Jakarta Raya mewakili Yayasan Satu Keadilan (YSK), Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (SPRI), dan empat warga negara ke Mahkamah Konstitusi (MK) mendaftarkan pemohonan judicial review Undang-Undang No 11 Tahun 2016 tentang UU Pengampunan Pajak di Mahkamah Konstitusi, Rabu (13/7).
Ikuti Berita Republika Lainnya
Ikuti Whatsapp Channel Republika
