REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Gerindra Fadli Zon menyarankan agar Presiden Joko Widodo mengevaluasi kinerja menterinya dengan mempertimbangkan kepuasan masyarakat.
"Terserah Presiden mau ganti atau tidak para menterinya," tegas Fadli Zon menanggapi wacana perombakan atau reshuffle kabinet, Rabu (13/7).
Ia menilai masyarakat mengharapkan pemerintah punya menteri yang kuat di bidang ekonomi. Dia juga tidak mempermasalahkan bilamana menteri yang mengurus ekonomi berasal partai politik, terutama partai politik pendukung.
"Kalau parpol pendukung pemerintah mampu mengurus ekonomi, apa salahnya dikasih posisi. Pastinya carilah dari parpol pendukung pemerintah adalah orang-orang terbaik, bukan lantas disodorkan orang yang baru belajar," katanya.
Desakan pergantian dari beberapa kalangan yaitu menteri non parpol dibawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yakni Menteri Perdagangan, Pertanian, Keuangan, BUMN.
Saat ini komposisi kabinet kerja pemerintahan Presiden Jokowi diisi dari 20 orang non parpol dan parpol pendukung 14 orang. Dengan adanya wacana pergantian menteri, partai pendukung yang baru bergabung yakni PAN dan Golkar memiliki kesempatan menduduki jabatan strategis.
Pengamat komunikasi politik Heri Budianto mengatakan, kinerja kabinet pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) akan tetap solid jika reshuffle dilakukan terhadap menteri dari non-partai politik (parpol).
Menurut dia, jika Golkar dan PAN akan mendapatkan jatah menteri, maka kursi menteri non-parpol yang seharusnya digeser sehingga kinerja pemerintahan akan tetap solid.
"Kalau Golkar mau ngincar jatah parpol, benturannya akan keras, apalagi Golkar tidak mendukung Jokowi saat Pilpres dan datang belakangan. Sebetulnya dia aman ambil posisi nonparpol," ujar pendiri Polcomm Institute ini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika