REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Wakapolri Nanan Soekarna mengatakan Polri harus independen tanpa alasan apapun. Selain itu kata dia dalam melakukan penegakan hukum  juga tidak boleh dipolitisasi.

Nanan memaparkan selama ini salah satu masalah dalam tubuh Polri adalah independensi. Yakni bagaimana Polri agar mengemas dengan independen, akuntabel, dan transparan dalam pelaksanaan tugas pokok menegakkan hukum.

"Maka itu diharapkan polisi berani untuk independen, tidak terpengaruh dengan intervensi baik itu dari tubuh kepolisian maupun dari luar institusi dan sebagainya, intervensi  yang negatif ya," ujar Nanan usai menghadiri upacara serah terima jabatan Kapolri di Lapangan PTIK, Kamis (14/7).

Menurutnya dalam melakukan  penegakan hukum tidak boleh siapapun turut campur tangan, termasuk Presiden sekalipun. Karena kata dia hukum adalah panglima sehingga tidak bisa dimasuki oleh siapapun apalagi berbau politik.

"Dalam penegakan hukum, maka politik harus dikeluarkan. Jadi kalau hukum itu panglima tidak boleh siapapun mengintervensi dan politisasi karena beda cara bertindak penegakan hukum dengan bertindak politis. Itu masalahnya," jelas mantan wakapolri pada tahun 2011 sampai 2013.

Namun pertanyaannya, sambung Nanan, apakah Polri mampu untuk menjunjung independensi dalam melakukan penegakan hukum adalah harus mendapat dukungan dari segala pihak. Sebab bagaimanapun, kata dia, ini merupakan tugas berat di mana Polri harus mendahulukan kepentingan masyarakat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika