Jumat 15 Jul 2016 06:49 WIB

Legislator: Pemerintah Tangani Kasus Penyanderaan Secara Parsial

 Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS Rofi Munawar
Foto: dok : Humas FPKS DPR RI
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS Rofi Munawar

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Badan Kerja Sama antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Rofi Munawar menilai pemerintah masih menangani persoalan penyanderaan warga negara Indonesia (WNI) secara parsial atau kasus per kasus.

Menurutnya terulangnya kasus penyanderaan WNI oleh kelompok separatis Abu Sayyaf di Filipina, menjadi bukti bahwa pemerintah belum serius dalam proses negosiasi dan peningkatan kerja sama strategis baik dengan pemerintah Filipina maupun Malaysia.

"Pemerintah terkesan bertindak reaktif terhadap berbagai kasus penculikan, serta menyelesaikan secara parsial dan per kejadian," katanya di Jakarta, Kamis (14/7) malam.

Dalam kasus terkini yakni penculikan terhadap tiga anak buah kapal (ABK) WNI oleh kelompok Abu Sayyaf di perairan Sabah, Malaysia, pada 9 Juli lalu, kelompok bersenjata itu terkesan hanya memilih 'mangsa' yang merupakan ABK berpaspor WNI.

Sedangkan tiga ABK lain warga Filipina serta satu ABK WNI yang tidak membawa paspor, dilepaskan. Motif dan proyeksi di balik penyanderaan WNI yang telah terjadi sebanyak empat kali sejak Maret lalu, kata Rofi, perlu diselidiki dan ditangani secara menyeluruh melalui proses perundingan atau negosiasi sehingga kasus serupa tidak terulang.

"Selain untuk menciptakan gangguan keamanan di perairan, mereka juga menjadikan potensi ekonomi dari setiap proses penyanderaan," ujar anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu.

Berkaitan dengan motif ekonomi itu, ia mendesak pemerintah dan pengusaha pemilik kapal untuk menyelamatkan sandera WNI melalui perundingan, bukan transaksi pembayaran tebusan.

Pendekatan diplomasi melalui perundingan atau negosiasi dianggap sebagai cara terbaik agar WNI tidak terus-menerus menjadi target penyanderaan kelompok Abu Sayyaf.

"Pemerintah harus membuktikan bahwa pembebasan WNI selama ini dilakukan karena pendekatan diplomasi dan ditempuh dengan negosiasi, bukan transaksi. Negosiasi bukan hanya dengan kelompok bersenjata Abu Sayyaf, namun juga dengan pemerintah Filipina agar lebih serius," jelasnya.

Saat ini, 10 ABK WNI diketahui menjadi sandera kelompok separatis Abu Sayyaf. Selain menculik tiga WNI di perairan Sabah, Malaysia, kelompok bersenjata itu juga menyandera tujuh WNI di perairan Sulu, Filipina selatan sejak 23 Juni 2016.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement