REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama dianggap telah mengabaikan peran Menteri Dalam Negeri (Mendagri), karena kebiasaanya mengadu dan menyurati langsung presiden atas beberapa hal yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta.

Pengamat Hukum Tata Negara, Margarito, Kamis menilai cara Gubernur DKI yang akrab disapa Ahok ini akan merusak tatanan bernegara yang baik bila hal itu terus dibiarkan. Seperti saat Ahok mengadukan soal penghentian reklamasi pulau G oleh Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli.

"Dari segi tata negara, Mendagri adalah pembina kepala daerah. Itulah hirarki tata negara kita. Sehingga kalau ada masalah-masalah di pemerintahan daerah dari tatanan ini, seharusnya bisa disampaikan ke mendagri. Kemudian Mendagri yang kemudian mengkomunikasikannya kepada Presiden," ujarnya kepada Republika.co.id, Jumat (15/7).

Cara seperti itulah kalau bertatanegara yang baik. Jadi tidak bisa langsung kepala daerah setingkat gubernur, berkirim surat kepada Presiden. Walaupun tidak ada larangan secara detail, gubernur tidak boleh mengadu langsung kepada presiden. Tapi tatanan bernegara yang baik dengan hirarki yang ada itu harus dijaga.

"Cara Ahok itu merusak tatanan bernegara. Walaupun ia merasa dekat dengan presiden selayaknya peran Mendagri tidak ia langgar," katanya.

Ia melanjutkan, sebab Mendagri adalah yang menjadi pembina atau koordinator pemerintahan daerah, baik di tingkat provinsi atau kota/kabupaten.

"Cara Ahok ini tidak boleh dibiasakan, jelas rusak tatanan negara kita ini kalau seperti itu terus terjadi. Karena tidak ada pemerintahan yang hebat kalau tatanan bernegaranya rusak," ujar Pakar Hukum Tata Negara Universitas Hasanuddin ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika