REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Sejumlah orang tua balita masih terus berdatangan ke RS St. Elisabeth, Jalan Raya Narogong, Kemang Pratama, Kota Bekasi, Jawa Barat, Ahad (17/7). Mereka menunggu realisasi hasil mediasi dengan pihak manajemen RS yang berjanji akan memberikan rekam medis balita teridentifikasi vaksin palsu.
Salah satu orang tua balita, Riswamati (32 tahun), mendatangi RS St Elisabeth sejak pagi. Ia datang bersama anak semata wayangnya yang berumur 4 tahun 8 bulan. Menurut pengakuan Risma, sejak lahir anaknya mendapatkan imunisasi, baik dasar maupun tambahan di RS St Elisabeth. Ia pun langsung was-was ketika rumah sakit tersebut masuk dalam daftar 14 RS yang menggunakan vaksin palsu.
Selama empat hari berturut-turut, Risma ikut mendatangi RS St Elisabeth. Warga Bekasi yang tinggal di Kemang Pratama, tepatnya di belakang RS St Elisabeth ini, menuntut dibukanya data rekam medik pasien dan nota kesepahaman (MoU) pembelian vaksin oleh pihak rumah sakit. Ia mengaku semakin tidak percaya lantaran produsen vaksin palsu itu masih satu lingkungan dengan lokasi rumah sakit, yaitu Kemang Pratama.
"Walaupun pengakuan mereka sendiri, katanya, MoU dengan distributor baru bulan November 2015 sampai Juni 2016. Kalau dilihat MoU itu anak saya nggak masuk, cuma kita nggak percayanya karena belun dikasih buktinya MoU mereka dan data anak siapa saja yang kena," tutur Risma kepada Republika.co.id, Ahad (17/7).
Risma mengakui, hingga kini tidak ada gejala atau dampak negatif yang dialami anak balitanya. Namun, ia mengkhawatirkan kekebalan tubuh anaknya pada masa yang akan datang. Sebagai orang tua, ia juga mengaku kecewa dengan adanya vaksin palsu tersebut. Orang tua yang mengira anaknya sudah mendapat kekebalan tubuh setelah divaksin, ternyata velum.
Berdasarkan hasil mediasi pada Sabtu (16/7) kemarin, pihak manajemen rumah sakit yang diwakili Direktur Utama RS St Elisabeth, Antonius Yudianto, berjanji akan menerbitkan daftar pasien yang diimunisasi di RS St Elisabeth selama kurun waktu 2006 sampai Juli 2016. Pihak RS juga akan memberikan informasi otentik berupa dokumen MoU supplier vaksin beserta PO pembelian vaksin yang asli.
Kendati demikian, kata Risma, hasil mediasi belum memutuskan jangka waktu kapan pihak rumah sakit akan menerbitkan dokumen-dokumen tersebut. "Kalau melihat pernyataannya iya, tapi untuk waktunya sendiri mereka belum bisa memutuskan sampai kapan mereka mau ngeluarin data rekam medik dan sebagainya itu," ucap Risma. Hal itu membuat orang tua balita belum tenang dan terus berjaga-jaga untuk setiap saat kembali mendatangi rumah sakit.
Risma menegaskan, orang tua balita terduga vaksin palsu akan terus mengajukan tuntutan selama pihak rumah sakit belum merealisasikan hasil mediasi. Sejauh ini, menurut dia, belum ada rencana dari para orang tua balita untuk membawa pihak rumah sakit ke jalur hukum. Para orang tua masih mengharapkan iktikad baik dari rumah sakit untuk menyelesaikan masalah itu dengan cara kekeluargaan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika