Senin 18 Jul 2016 19:19 WIB

Kapolri Minta Polisi Jaga Rumah Sakit Pengguna Vaksin Palsu

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menyampaikan kata sambutannya pada acara Silaturahmi Idul Fitri 1437 H Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Jakarta, Senin (18/7).   (Republika / Darmawan)
Foto: Republika/ Darmawan
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menyampaikan kata sambutannya pada acara Silaturahmi Idul Fitri 1437 H Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Jakarta, Senin (18/7). (Republika / Darmawan)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavan menginstruksikan jajaran di bawahnya untuk turut memberi pengamanan terhadap rumah sakit yang masuk daftar menerima distribusi vaksin palsu.

"Kami akan memberikan peringatan kepada kepolisian wilayah untuk mengamankan itu," kata Tito usai menghadiri Silaturahim Idul Fitri Muhammadiyah 1437 Hijriah PP Muhammadiyah di Jakarta, Senin (18/7).

Menurutnya pengumuman nama rumah sakit yang menerima distribusi vaksin palsu sejatinya rentan terhadap kekisruhan. Untuk itu, jika nanti terdapat nama rumah sakit lagi yang terlibat vaksin palsu maka sebaiknya tidak dipublikasikan.

"Saya sudah perintahkan para kapolda dan bareskrim kalau ada RS yang diduga menggunakan vaksin palsu jangan dulu diumumkan ke publik," ujarnya.

Dia mengatakan kasus vaksin palsu masih terus dikembangkan. Pihaknya tidak ingin gegabah soal publikasi nama rumah sakit dan dokter terkait vaksin palsu. Keterlibatan dokter, kata dia, perlu didalami secara seksama. Alasannya, dokter pemberi vaksin bisa jadi tidak mengetahui formula yang disuntikkan ke pasien adalah palsu. Ada kemungkinan vaksin yang sampai di tangan dokter ada pihak manajemen dan staf yang menyiapkan.

"Di RS itu ada yang menyiapkan obat, dokter itu yang menggunakan. Jadi dokter belum tentu tahu itu palsu atau tidak," ujarnya lagi.

Tito meminta masyarakat untuk tidak main hakim sendiri terhadap rumah sakit yang masuk daftar penerima vaksin palsu. Cara-cara tersebut tergolong inkonstitusional dan anarkis. "Kalau anarkis, kami akan tindak. Gunakan jalur hukum kalau mau menggugat," ucapnya.

Diberitakan, peredaran vaksin palsu terdeteksi menyebar di 14 rumah sakit swasta di Jabodetabek. Masyarakat yang merasa pihaknya menjadi korban berduyun-duyun mendatangi sejumlah rumah sakit itu untuk meminta pertanggungjawaban dari manajemen RS.

sumber : Antara
Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement