REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran penegak hukum untuk mendukung terlaksananya setiap kebijakan ekonomi yang dibuat pemerintah. Menurut Jokowi, peran penegak hukum sangat penting dalam realisasi kebijakan, termasuk paket-paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.
Jokowi mengatakan, pemerintah sudah pontang-panting melakukan terobosan ekonomi. Ada 12 paket deregulasi ekonomi yang telah dikeluarkan. Selain itu, pemerintah juga telah memberlakukan program pengampunan pajak.
"Berbagai jurus yang bisa kita keluarkan, kita keluarkan. Tapi kalau ini tidak diukung jajaran Pemda, Kejari, Kejati, Polresta, Polda, ya tidak jalan," kata Jokowi dalam pertemuan dengan para Kapolda dan Kejati di Istana Negara, Selasa (19/7).
Jokowi mengatakan, kebijakan-kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah merupakan bentuk respons terhadap perubahan global. Kalau tidak mampu mengikuti perubahan, Indonesia akan tertinggal dan kehilangan banyak hal dari negara lain.
"Kompetisi antarnegara sekarang betul-betul sangat ketat. Begitu kita kehilangan waktu detik jam atau hari, momentum-momentum hilang," ucapnya.