REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang akrab dipanggil Ahok mengatakan tidak ada penundaan pembongkaran di kawasan Bukit Duri.

"Itu ada 84 keluarga yang sudah oke untuk dipindah, kita enggak mungkin menunda. Kalau kita tunda, yah normalisasi sungai akan terganggu, coba lihat yang tergenang kawasan Jakarta Selatan dan Jakarta Timur," kata Ahok di Jakarta, Selasa (19/7).

Hal tersebut disebabkan sungai di kawasan tersebut meluap, sementara itu kawasan Utara dan Tengah sudah beres tidak ada genangan, karena kapasitas sungai tidak cukup. "Logikanya kan air dari Selatan, ini semua saluran kalau beres tidak lagi pasang pompa. Kenapa tergenang, enggak cukup kapasitasnya dan caranya ya dibongkar," kata Ahok.

Sebelumnya, Ahok mengatakan kawasan Bukit Duri akan dieksekusi pada Juli atau Agustus 2016. Dan bila ada warga di kawasan tersebut menolak, maka akan dipaksa dan digugat. "Kita paksalah, orang mau kerja gini. Kalau mereka menolak saya akan gugat mereka sekarang. Mereka telah mereklamasi dan merusak lingkungan," kata Gubernur.

Ahok mengatakan bila melakukan gugatan kepada warga, pihaknya sudah siap karena memiliki bukti di mana kawasan sungai Bukit Duri telah direklamasi dan dilakukan pengurukan tanah. "Enak aja kamu gugat reklamasi kok yang ini enggak digugat. Reklamasi sungai lebih parah, jadi kita bisa pidanakan kalau begitu, " kata Ahok.

Pemukiman di Bukit Duri yang akan digusur Pemprov DKI adalah hunian liar yang berdiri di sepanjang aliran Sungai Ciliwung. Penggusuran itu merupakan bagian dari proyek normalisasi Sungai Ciliwung.

Ikuti Whatsapp Channel Republika