REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengatakan, negara bakal mengambil alih penyelesaian masalah vaksin palsu yang terjadi di RS Harapan Bunda. Pelayanan vaksinasi ulang bagi para pasien yang menjadi korban dalam kasus tersebut selanjutnya akan ditangani oleh pemerintah.
“Masalah (vaksinasi ulang bagi pasien RS Harapan Bunda) diambil oleh negara. Negara yang bertanggung jawab terhadap hal tersebut,” ujar Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Koesmedi Priharto, saat dijumpai wartawan di RS Harapan Bunda, Jakarta Timur, Selasa (19/07).
Ia menuturkan, pelayanan vaksinasi ulang bagi para pasien RS Harapan Bunda dapat dilakukan di sejumlah fasilitas layanan kesehatan milik pemerintah, mulai Rabu (20/7) besok. Di antaranya adalah RS Polri Kramat Jati, RSPAD Gatot Subroto, RSUD Pasar Rebo, dan Puskesmas Ciracas.
Untuk keperluan vaksinasi ulang tersebut, kata Koesmedi, orang tua pasien harus membawa data rekam medik anaknya ke puskesmas/RS milik pemerintah. Petugas medis setempat selanjutnya akan mengobservasi untuk menentukan apakah pasien yang bersangkutan memang perlu divaksinasi ulang atau tidak. “Biaya vaksinasi ulang bagi mereka yang terdampak oleh kasus vaksin palsu itu ditanggung pemerintah,” ujar Koesmedi.
Baca juga, Bareskrim Bongkar Peredaran Vaksin Palsu untuk Bayi.
Sebagian orang tua korban vaksin palsu di RS Harapan Bunda mengaku tidak puas dengan solusi yang ditawarkan Pemprov DKI Jakarta. Menurut mereka, pengambilalihan penyelesaian kasus tersebut oleh pemerintah seakan semakin menunjukkan RS Harapan Bunda tak mau bertanggung jawab terhadap nasib para pasien yang menjadi korban vaksin palsu.
“Kalau (masalah ini) diambil alih pemerintah, terus tanggung jawab RS Harapan Bunda dimana? Apakah setelah para korban divaksinasi ulang lantas tanggung jawab mereka terhadap korban akan selesai begitu saja? Ini benar-benar parah!” ucap salah satu orang tua pasien, Mira.
Ikuti Whatsapp Channel Republika